Optika.id - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini berwajah kepentingan dan manuver politik yang jauh dari kepentingan rakyat. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Umar Sholahudin, Pakar Politik Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya.
"Wacana penundaan pemilu merupakan ambisi politik elite oligarki untuk mempertahankan kekuasaan. Alasan pandemi COVID-19 dan kondisi sosial-ekonomi tak bisa dijadikan alasan. Toh pilkada serentak bisa dilakukan pada saat pandemi dan kondisi sosial-ekomomi akibat pandemi," ujar Umar melalui sambungan telepon pada Optika.id, Jumat (4/3/2022).
Baca Juga: Pengamat: Prabowo Masih Punya Asa Gandeng PDIP di Pemerintahan
Menurutnya, penundaan pemilu adalah akal-akalan elite oligarki yg anarkis dan mengkhianati konstitusi serta nilai dan prosedur demokrasi.
Pemilu 2024, lanjutnya, adalah mekanisme demokrasi yang sudah ditata oleh konstitusi dan disepakati bersama. Tak boleh ada pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.
"Wacana penundaan pemilu lebih 'buruk muka, cermin dipecah'. Lebih baik elite parpol mempersiapkan diri secara matang dan men-support bagaimana agar pemilu 2024 berjalan dengan luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur,adil). Dan transisi kepemimpinan nasional bisa berjalan dengan elegan dan damai," tutur alumnus Doktoral FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Airlangga ini.
Umar mengatakan, pemaksaan kehendak elite politik, akan melahirkan hukum rakyat yang akan melawan kepingan dan keserakahan elite parpol (partai politik).
Penundaan, lanjutnya, akan menjadi preseden buruk bagi presiden dan masa depan demokrasi Indonesia.
"Potensi lahirnya rezim otoritarianisme bisa saja akan terjadi. Ini yang perlu diwaspadai masyarakat dan media," kata pria asli Tegal ini.
Wacana Penundaan Pemilu Berasal dari Lingkaran Istana?
Ditanya wacana penundaan pemilu berasal dari Istana Presiden? Umar pun menjawab, "sepertinya tidak bisa dibantah, bahwa wacana ini bersumber dari lingkaran istana. Elite parpol saya menduga hanya dijadikan 'corong politik' atas kepentingan Istana, elite-elite oligarki. Dan bisa saja kepentingan Jokowi, untuk menyebar wacana, bisa saja sebagai test on the water. Kalau tak ada riakan publik, bisa saja niat jahat mereka dilanjut."
Baca Juga: KPU Respon Gugatan yang Diajukan PDIP ke PTUN Soal Pilpres 2024
Indikasinya, katanya, sampai saat ini, Presiden Joko Widodo belum ada statement yang jelas dan tegas atas statement para elite parpol itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Secara matematika politik, relatif mudah mengubah atau amandemen UUD 1945 karena DPR dan MPR RI dikuasai partai koalisi," tandasnya.
Ada Gimik Politik?
Tapi mengapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani statementnya menolak penundaan pemilu, notabene merupakan partai penguasa? "Nah itu perlu diwaspadai, apa akting politik atau bener-bener real. Kadang dalam dunia politik sarat dengan 'panggung sandiwara' ala goffman, yakni panggung depan dan panggung belakang," kata Umar sembari tertawa.
Umar menambahkan, PDIP dapat posisi panggung depan, semestinya tahu betul panggung belakangnya. Jika PDIP bersuara pertama, lanjutnya, risiko politiknya mungkin akan lebih besar. Bully-an dan cacian publik akan menuju ke PDIP, lantaran PDIP adalah penguasa parlemen.
Baca Juga: Sekjen Gerindra Usai Putusan MK, Pertemuan Prabowo-Mega Disegerakan
"Pinternya PDIP, dia menggunakan tangan-tangan elite parpol lain. Padahal mereka gerombolan politik satu kolam. Dugaan politik saya seperti itu, mereka berada dalam satu kolam panggung belakang," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
