Optika.id, Surabaya - Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K), Suprayoga Hadi berharap pada 2022, angka kemiskinan di Jatim kembali turun minimal 1 digit dari 10,59 persen menjadi 9 persen sekian.
Baca Juga: Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dinilai Rasional
Kami berharap tahun ini, angka kemiskinan di Jatim bisa turun lagi 1 digit setelah disurvei BPS bulan ini, katanya saat Focus Group Discussion (FGD) Membedah Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tmur di Surabaya, Kamis (10/3/2022).
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) di periode Maret hingga September 2021, penurunan angka kemiskinan mencapai 313,13 ribu jiwa dengan jumlah tertinggi nasional. Di bawahnya ada Jawa Barat sebesar 190,48 ribu jiwa, Jawa Tengah 175,74 ribu jiwa, Lampung 76,91 ribu jiwa, dan Sumatera Utara 70,79 ribu jiwa.
Data tersebut berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40 persen) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59 persen) atau turun 0,81 persen. Capaian prestasi juga terjadi pada penurunan kemiskinan pedesaan pada periode September 2020 hingga September 2021 sebesar 1,37 persen. Penurunan ini tertinggi sepanjang dekade 10 tahun terakhir.
Di pedesaan, penurunan angka kemiskinan terjadi dari 15,16 persen pada September 2020 menjadi 13,79 persen pada September 2021 atau terkoreksi minus 1,37 poin. Sedangkan pada periode yang sama di perkotaan, angka kemiskinan turun dari 8,37 persen menjadi 7,99 persen atau terkoreksi minus 0,38 persen.
Di Jatim kami apresiasi karena banyak inisiatif lokal, didukung sumber daya manusia dalam percepatan penanganan kemiskinan. Bisa menjadi contoh daerah lain, jelasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dadang Hardiawan menyebut, dengan menurunnya angka kemiskinan di perdesaan dan perkotaan, disparitas angka kemiskinan pun semakin kecil antara kedua wilayah, yakni turun dari 8,24 persen pada September 2018 menjadi 5,8 persen pada September 2021.
Baca Juga: Target Nol Kemiskinan Ekstrem yang Tidak Rasional
Tidak hanya dalam penurunan kemiskinan, statistik dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi juga menunjukkan Jatim benar-benar bangkit dari pandemi Covid-19, jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, FGD digelar dalam rangka menyusun strategi tidak hanya untuk menangani kemiskinan, namun juga kemiskinan ekstrem.
Point kemiskinan ekstrem, kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jawa Timur ini, tidak ada dalam RPJMD, tapi ada dalam target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Karena itu akan dirumuskan bagaimana penanganan kemiskinan tidak hanya dengan bantuan sosial atau charity, namun juga dengan pendekatan pemberdayaan agar status kemiskinan ekstrem bisa dengan cepat berubah menjadi tidak miskin, pungkasnya.
Baca Juga: Direktur Celios Sebut Pemerintah Setengah Hati Atur Kemiskinan Jakarta
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
