Pemkab Lamongan Raih Opini WTP BPK RI Sebanyak 7 Kali

Optika.id - Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Timur sebanyak 7 kali berturut-turut.

Penghargaan bergengsi yang menjadi agenda rutin tahunan oleh BPK RI perwakilan Jatim itu merupakan bentuk dari praktik keuangan sehat oleh Kabupaten Lamongan yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.

Penghargaan itu diterima oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan Abdul Ghofur, dari Kepala BPK RI perwakilan Jawa Timur Karyadi, dalam kegiatan bertajuk “BPK Harmoni dengan Seluruh Pemerintah”.

Menurut Bupati Yuhronur, capaian ketujuh kalinya ini merupakan wujud nyata dari sportifitas pengelola keuangan di Kabupaten Lamongan yang menekankan aspek akuntabel.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen akuntabel dalam mengelola harta negara untuk keperluan bersama masyarakat Kabupaten Lamongan. Komitmen yang kami buat dibuktikan dengan pemberian dukungan pada seluruh tahapan pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2022 oleh BPK pada Maret lalu. Karena keterbukaan yang kami berikan merupakan wujud dari kredibilitas kami dalam mengelola keuangan di Lamongan,” tuturnya, Jumat (26/5/2023).

Bupati yang akrab disapa Pak YES ini meyakini, penghargaan yang diraih tentu akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan, serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder.“Raihan ini harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan agar lebih maksimal,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI perwakilan Jawa Timur Karyadi mengungkapkan, pemeriksaan yang bersifat mandatory yang dilaksanakan oleh BPK RI perwakilan Jawa Timur selama 60 hari memiliki tujuan utama yakni memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terdapat 4 kriteria yang menjadi penilaian LKPD tahun ini, di antaranya adalah kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan atas perundangan-undangan, dan efektivitas pengendalian sistem intern.

“Kami berkomitmen berkontribusi positif utuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance), laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku umum di Indonesia, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat,” paparnya.

Lebih lanjut, Karyadi juga menyampaikan catatan yang perlu diperbaiki oleh seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Timur dalam mengelola keuangan daerah, meliputi administrasi, pendapatan, pembelanjaan, dan projek atau pembangunan fisik.

“Kepada seluruh Kepala Daerah, kami harap harap bisa saling mengawasi dan mengingatkan atas resiko-resiko penyimpanan agar selalu dihindari. Segera laksanakan tindak lanjut pada rekomendasi yang diberikan BPK,” pungkasnya.