Target Watu Ulo dan Papuma Naik Kelas, Pemkab Jember Buka Kerja Sama Kelola Destinasi Wisata Pantai

author Jenik Mauliddina

- Pewarta

Senin, 14 Mar 2022 01:51 WIB

Target Watu Ulo dan Papuma Naik Kelas, Pemkab Jember Buka Kerja Sama Kelola Destinasi Wisata Pantai

i

Target Watu Ulo dan Papuma Naik Kelas, Pemkab Jember Buka Kerja Sama Kelola Destinasi Wisata Pantai

Optika.id - Pemerintah daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, terus mendorong potensi wisata pantai  dari Payangan, Watu Ulo, hingga Papuma dengan membuka kerjasama dengan Pemkab setempat dalam pengelolaan destinasi wisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, Harry Agus Triono, mengatakan Pemkab seharusnya dilibatkan dan hadir dalam pengelolaan lokasi wisata. Selama ini Pantai Watu Ulo yang dikelola Pemerintah Kabupaten Jember, dan Pantai Pasir Putih Malikan (Papuma) yang dikelola Perhutani sama-sama memiliki potensi luar biasa dan saling melengkapi.

Baca Juga: Komisi B DPRD Jember Kritik Kegiatan OPD Tak Kongkret dan Tidak Terintegrasi

Tentunya kami punya amanah dari bupati, bagaimana mengembangkan potensi di Jember, katanya, Minggu (13/3/2022)

Ia menambahkan, Papuma dan Watu Ulo memiliki aspek pendukung seperti usaha-usaha produktif masyarakat. Ia menginginkan adanya kajian bersama yang dilakukan pemda dan Perhutani terhadap potensi wisata pantai, mulai dari Payangan, Watu Ulo, hingga Papuma.

Kami akan kembangkan Pantai Watu Ulo seperti Jimbaran, Bali. Kami coba atur teman-teman (pengusaha kecil) menjadi bagian dari itu dan mengembangkan kawasan pantai seperti Jimbaran di Bali. Nanti akan ada kegiatan wisata di sana. Hilir mudik kendaraan harus dibatasi, imbuhnya.

Harry berharap kawasan destinasi wisata di pantai selatan yang meliputi Pantai Watu Ulo dan Papuma bisa naik kelas.

Bukan hanya berkutat pada tiket saja. Potensinya luar biasa, karena bisa terintegrasi dan saling melengkapi, katanya.

Ia mengungkapkan beberapa permasalahan dari laporan dan keluhan pengunjung terhadap beberapa wisata pantai yang perlu dibenahi yaitu:

Harga tiket masuk Papuma terlalu mahal

Pengunjung diharuskan membeli tiket seharga Rp 25 ribu per orang. Selain itu masih ada tiket lain untuk kendaraan, tiket masuk Goa Lowo, Puncak Siti Inggil, villa, dan berkemah.

Kami ikut terimbas. Sebagian masyarakat yang bertemu kami mengeluhkan tiket mahal dan sebagainya. Memang benar, kami ada di sini, tapi yang mengelola bukan kami, kata Harry.

Isu konservasi alam. 

Baca Juga: Buntut Penyerang Desa Mulyorejo, Khofifah Instruksikan Pemkab Jember dan Banyuwangi Turun Tangan

Di situ ada binatang endemik, lutung atau budeng. Ada monyet yang seringkali berkonflik dengan wisatawan. Ini masalah konservasi yang perlu perlindungan. Di kawasan wisata, selain bersih dan aman, kelestarian lingkungan harus dipertahankan, kata Harry.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masyarakat diharapkan ikut terlibat dalam usaha pariwisata. Pengembangan destinasi tidak harus dengan anggaran daerah.

Kita bisa ajak sponsorship. Kami menyadari anggaran APBD terbatas, kata Harry.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono bersyukur Bupati Hendy Siswanto membuka ruang pengelolaan pariwisata pantai. Ia berharap ada kepemilikan bersama dalam pengelolaan wisata pantai Papuma. Pemkab Jember terlibat, katanya.

Siswono ingin Pemkab Jember hadir, sehingga membuat masyarakat nyaman, Pemkab hadir meningkatkan sarana-prasarana jalan dan lingkungan. Pemkab seharusnya hadir dalam pembinaan masyarakat setempat, katanya.

Tuti Yoppi Punu, Manajer Pengelolaan Destinasi dan Pemasaran Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Ekowisata Perhutani Jawa Timur selaku pengelola pantai Papuma, mengatakan, siap membangun perjanjian kerja sama dengan Pemkab Jember.

Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Minta Warga Tak Terprovokasi Isu Konflik Desa Mulyorejo Jember

Di lokasi wisata yang dikelola Perhutani di wilayah lain, kami juga bersinergi dengan pemkab. terkait perpajakan dan lain-lain. Kami amat tunduk terhadap pembayaran pajak yang kami setorkan ke Badan Pendapatan Daerah Jember, katanya.

Sejak 2016 sampai 2021, KBM Perhutani Jatim telah membayar antara Rp 350-450 juta per tahun, namun menyetorkannya per bulan, sekaligus membantah atas tuduhan tidak ada kontribusi untuk daerah.

"Memang ada surat dari Bapenda yang menyatakan kami sudah membayar pajak, tidak ada tanggungan, ujar Tuti.

Reporter: Jenik Mauliddina

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU