Optika.id - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digaungkan oleh sejumlah tokoh dan elite politik patut dicurigai ada kepentingan-kepentingan nondemokrasi dibaliknya. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Tantan Hermansah, Sosiolog UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
"Wacana penundaan pemilu secara sosiologis hanya akan menghasilkan polarisasi masyarakat yang kemudian bisa berpotensi menghasilkan konflik. Mulai dari konflik di dunia maya yang kemudian bisa berimbas ke konflik di dunia nyata," kata Tantan melalui sambungan telepon pada Optika.id, Kamis (3/3/2022) malam.
Baca Juga: Peta Politik Kekuatan Partai Pemilu di Surabaya
Tentu ini sangat tidak sehat, kata Tantan, lantaran konflik yang tidak sehat akan mencederai demokrasi.
"Apalagi landasan konfliknya hal-hal yang bertentangan dengan rasionalitas dan tata negara serta sistem hukum yang kita yakini," imbuh Ketua Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah ini.
Tantan mengatakan, dengan wacana penundaan pemilu sebaiknya para tokoh itu mengoreksi pernyataannya.
"Meski sampai hari ini saya belum bisa melihat hipotesis yang ingin dibuktikan oleh mereka tentang wacana penundaan pemilu itu. Namun kita harus berpegang pada etika demokrasi yang di dalamnya memastikan bahwa hukum yang mengatur seluruh tata perilaku kehidupan bernegara kita," tutur pria asli Garut ini.
Menurutnya, jika hukum bisa dikangkangi oleh tokoh politik atau elite. Kemudian mereka (elite politik) menjadikan kepentingan-kepentingan itu di atas nilai etika dan demokrasi. Maka negara ini sedang ada dalam ancaman!
"Kembalilah ke jalan demokrasi yang sudah ditetapkan mari sama-sama kita berpikir untuk kepentingan negara bangsa dan masyarakat bukan untuk kepentingan dirinya saja atau kepentingan kelompoknya saja," ajak Tantan.
Baca Juga: Pengamat Ungkap Elektabilitas Ahmad Dhani-Musyafak Ro'uf Bersaing di Pilwali Surabaya
Menurut alumnus Doktoral Universitas Indonesia ini, faksionalisasi yang didorong oleh para elite karena statement-nya itu sudah membuat lelah bangsa ini. Untuk terus bertengkar memperebutkan faksi kebenaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Padahal sudah jelas kebenaran berbangsa dan bernegara termuat dengan sangat rinci dan tegas dalam konstitusi yang kita yakini. Yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Serta aturan yang sampai saat ini belum diubah," tandasnya.
Tantan menilai wacana penundaan pemilu merupakan testing to the water dari para elite untuk melihat bagaimana masyarakat menyikapinya.
"Ini yang harus kita lawan bersama, ini yang harus kita koreksi bersama dan ini yang harus kita ingatkan bersama agar mereka-mereka segera kembali ke jalan yang sesuai dengan cita-cita demokrasi dan konstitusi," pungkasnya.
Baca Juga: Pengamat: Saatnya MK Unjuk Gigi Respon Gugatan PHPU
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
