Tanggapi Pemilu Lewat e-Voting, Luqman Hakim: Tak Mungkin Dilaksanakan

author Akbar Akeyla

- Pewarta

Sabtu, 26 Mar 2022 21:29 WIB

Tanggapi Pemilu Lewat e-Voting, Luqman Hakim: Tak Mungkin Dilaksanakan

i

Luqman Hakim selaku Wakil Ketua Komisi II DPR (Source: rmol)

Optika.id - Luqman Hakim selaku Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB mengungkapkan bahwa UU No. 7 tahun 2017 yang tengah berlaku saat ini belum memberikan kebebasan bagi pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melewati sistem voting berbasis elektronik (e-Voting).

Hal ini merupakan buntut dari pernyataan Menkominfo Johnny G. Plate yang mengusulkan bahwa pemungutan suara pada Pemilu 2024 mendatang dapat digelar secara online.

Baca Juga: Optimis Satu Putaran, Relawan Konco Prabowo Siap Dukung Ekonomi Jawa Timur Tumbuh

"Sayangnya UU Pemilu belum memberi ruang pemilu digital, tapi masih pemilu manual," ungkap Luqman, mengutip dari media CNNIndonesia.com pada, Sabtu (26/3/2022).

Dirinya kemudian mengakui, penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada 2024 mendatang harus menggunakan perkembangan teknologi informasi yang telah maju. Sehingga menyebabkan, mudahnya penggunaan hak suara rakyat dan diharapkan dapat memperkuat jaminan kemurnian suara yang rakyat berikan.

Luqman mengatakan, sangat kecewa terhadap sikap pemerintah yang tidak bersedia untuk melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu pada Februari 2021 lalu.

Menurutnya  terdapat suatu kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang tidak dapat diperbaiki pada Pemilu 2024 nanti. Termasuk, ditiadakannya ruang legal bagi teknologi informasi untuk dijadikan instrumen utama  pada Pemilu 2024.

Baca Juga: Artis Nyaleg Tak Hanya Modal Tenar Belaka

"Bukan hanya e-voting yang bisa dilakukan dengan teknologi informasi dalam pemilu digital. Tapi juga e-rekapitulasi, e-daftar pemilih, dll. Tapi semua itu tidak mungkin dilaksanakan pada Pemilu 2024 karena UU Pemilu yang berlaku sekarang belum direvisi," terangnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Politikus PKB tersebut juga mengakui bahwa dirinya senang terhadap wacana yang telah dikeluarkan oleh Johnny tersebut. Dirinya kemudian mendorong bahwa langkah konkret untuk merealisasikan pemilu di Indonesia tersebut dapat digelar dengan pelaksanaan sistem e-Voting yang dilakukan dengan usulan revisi UU Pemilu kepada Presiden Jokowi.

"Tanpa revisi UU Pemilu, maka pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 tidak akan banyak berbeda dengan Pemilu 2019. Akibat tidak adanya payung hukum yang memberi legalitas bagi berbagai inovasi Pemilu berbasis teknologi informasi," pungkasnya.

Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?

Reporter: Akbar Danis

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU