Optika.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seusai rapat menjelaskan, bahwa APBN 2023 dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global.
Rancangan itu didasarkan pada situasi, dimana pada 2023, Indonesia masuk dalam fase perekonomian global yang sedang mengalami guncangan dan gejolak, serta adanya ketidakpastian yang sangat tinggi. Selain itu, fluktuasi penyebaran kasus COVID-19 juga kemungkinan masih terjadi.
Baca Juga: Mensos RI Nyoblos di Kampung Halaman, Sampaikan Kekhawatiran Ekonomi selama Pemilu
Ini kita sering menyebutkan sebagai shock absorber. Namun, di sisi lain Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat, sehingga itu adalah kombinasi yang harus dijaga, kata Sri Mulyani, Rabu (10/8/2022).
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada 2022 dunia akan diproyeksikan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi, sementara inflasinya meningkat.
Hal ini didukung dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang telah menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen ke 3,2 persen untuk tahun ini dan dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen untuk 2023.
Itu artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF, tahun ini inflasi akan naik ke 6,6 persen dari sisi di negara maju, sementara inflasi di negara-negara berkembang akan pada level 9,5 persen, jelasnya.
Baca Juga: Jika Sri Mulyani dan Basuki Mundur dari Kabinet Jokowi, Apa yang Akan Terjadi?
Untuk menjadi sustainabilitas, masih dalam keterangan Menkeu, Presiden meminta agar defisit APBN 2023 harus di bawah 3 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu dari sisi belanja negara, Menkeu menyebut akan tetap mendukung berbagai prioritas nasional yakni pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara, serta penyelenggaraan Pemilu.
Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari Dana Abadi Pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber, pungkasnya.
Baca Juga: Hasto: Prabowo Tak Paham Data hingga Salahkan Sri Mulyani di Debat Capres
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
