Serangan Balik Demokrat Untuk PDIP

Optika-Elite Partai Demokrat membalas serangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partainya. Hasto Kristiyanto dinilai kebanyakan menghindar atau ngeles dan sok intelektual.

"Lagi-lagi Hasto ngeles dan semakin melebar dari pokok persoalan awal tentang tuduhannya bahwa presiden sebelum Jokowi lamban dalam mengambil keputusan. Namun setelah disajikan fakta yang terbukti sebaliknya, Hasto ngeles dan kembali memproduksi kebohongan baru," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Saat menyerang Partai Demokrat dan mengungkit kecurangan Pemilu 2009, Hasto menyinggung soal bantuan sosial atau bansos era SBY. Sejurus membalas Hasto, Kamhar menilai sepatutnya Hasto malu dengan korupsi bansos yang berasal dari kader PDIP.

"Bicara tentang bansos, Hasto mestinya malu jika punya kepedulian dan keberpihakan terhadap penderitaan rakyat, kader partainyalah yang menjadi koruptor bansos di kala rakyat sedang diterpa pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Kami bangga jika Pak SBY dikatakan sebagai Bapak Bansos karena kami tahu betul pemberian bansos dalam berbagai bentuk saat Pak SBY menjadi presiden adalah bentuk tanggung jawab dan hadirnya negara meringankan beban rakyat ketika sedang kesusahan dan sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi pada masa itu," ujar Kamhar.

Tuduhan yang dilontarkan Hasto, menurut Kamhar, tidak berdasar karena, pasca 2009 atau di periode kedua pemerintahan SBY, pemberian bansos tetap dilanjutkan. Rakyat, kata Kamhar, justru sangat bersyukur dan berterima kasih menerima bansos yang sebelumnya tak pernah dinikmati.

"Pak SBY sangat peduli pada rakyatnya. Sebagai contoh lain, ketika kebijakan konversi minyak tanah ke gas, rakyat dibagikan kompor dan tabung gas 3 kg gratis. Jauh berbeda dengan watak dan karakter pemerintah sekarang. Subsidi dicabut tapi rakyat tidak dapat apa-apa secara langsung untuk meringankan bebannya, malah sampai sembako pun dipajakin," ucap Kamhar.

"Kami berkeyakinan jika Pak SBY yang menjabat presiden ketika pandemi COVID-19 menerpa bisa dipastikan PCR dan swab antigen pasti digratiskan. Bukan seperti sekarang, rakyat lagi terpuruk malah dibebani kewajiban PCR untuk penerbangan. Semakin menambah beban penderitaan rakyat. Katanya partai 'wong cilik' yang semestinya pro-poor, nyatanya membuat rakyat semakin kesusahan," sambungnya.

Soal Antasari Azhar yang diungkit Hasto, Kamhar mengatakan Antasari adalah pelaku kriminal. Kamhar mengatakan hukum saat itu tak pandang bulu, meskipun Antasari sedang mengemban tugas sebagai Ketua KPK, hukum tetap ditegakkan.

"Justru partainya Hasto yang mempolitisasi perkara hukum Antasari Azhar seolah-olah politis dan menggunakannya pada Pilgub DKI yang menyanyikan fitnah kepada Pak SBY yang berimbas pada pencalonan AHY. Laporan polisi Pak SBY terhadap Antasari Azhar tak diproses. Bayangkan, laporan polisi Presiden RI ke-6 tak diproses, semakin menegaskan betapa rezim ini begitu dominan, kekuasaan politik menjadi panglima (maachstaat), bukan hukum (rechstaat)," sebut Kamhar.

Kamhar kemudian mengungkit Harun Masiku yang kini masih menjadi buron KPK. Kamhar menyinggung soal dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus yang menyeret kader PDIP itu.

"Tak hanya itu, buronan KPK yang menjadi komplotan Hasto dalam mengintervensi dan menyuap KPU Harun Masiku hingga kini tak jelas keberadaannya. Hasto sama sekali tak punya kredibilitas dan integritas berbicara tentang KPK dan KPU, dia telah tercemar dan memiliki rekam jejak hitam bersinggungan dengan dua lembaga tersebut. Jadi jelas sekali ketika Pak SBY menjadi presiden, hukum menjadi panglima ditegakkan tanpa pandang bulu. Sementara saat ini tidak demikian, dalam penegakan hukum maupun pemberantasan korupsi mengalami kemerosotan," katanya.

Kamhar mengingatkan Hasto agar gaya politik post-truth yang terus dipertontonkan diubah. Bagi Kamhar, Hasto terus-menerus menyajikan kebohongan secara konsisten agar publik kemudian menganggap ini sebagai kebenaran.

"Jadi kami tegaskan kepada Hasto, dari pada 'sok intelek' bangun argumentasi yang sejak dalam pikiran sudah cacat dan tercemar, sudahi lah melecehkan kewarasan publik dengan terus menerus mereproduksi kebohongan. Ingat, rakyat lagi susah. Negara dan rakyat menginginkan kolaborasi dan sinergi dari semua elemen bangsa, agar segala persoalan yang sedang menerpa bangsa ini lekas berlalu dan segala apa yang dicita-citakan segera terwujud," imbuhnya.

Perseteruan PDIP dan Demokrat terkait Pemilu 2009 sebelumnya berlanjut lagi. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membantah pihaknya belum move on dan justru menyebut SBY sebagai balak bansos.

"PDI Perjuangan selalu move on melalui langkah-langkah organisasi yang sistemik seperti pendidikan pol, kaderisasi kepemimpinan, dan bahkan bergerak cepat masuk ke kebudayaan, gerakan penghijauan dll," ucapnya, Minggu (24/10/2021).

Meski sudah move on, Hasto menilai pihaknya tetap harus mengungkap kecurangan yang dilakukan Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Dia beralasan agar kecurangan serupa tidak terjadi lagi pada Pemilu yang akan datang.

Hasto lantas kembali menyinggung kecurangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009 mulai dari manipulasi DPT, politik bansos, hingga politisasi hukum dengan memenjarakan mantan Ketua KPK Antasari Azhar.

"Mengapa kecurangan pemilu diingatkan kembali oleh PDI Perjuangan? Karena Pemilu itu hukumnya kedaulatan rakyat. Jika manipulasi DPT dan politik bansos serta politisasi hukum, termasuk dengan melakukan skenario hukum untuk memenjarakan Ketua KPK yang terbukti tidak bersalah, yakni Antasari Azhar, serta suap politik dengan memasukkan Pimpinan KPU sebagai pengurus teras parpol agar tidak terjadi," pungkasnya.

Reporter: Angga Kurnia Putra

Editor: Amrizal

Editor : Pahlevi