Reshuffle Kabinet Untuk Pemilu 2024

Optika.id, Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin menguat. Setidaknya ada 2 indikator penyebab reshuffle segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertama, masukmya PAN (Partai Amanat Nasional) ke dalam koalisi Pemerintah. Kedua, Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) Marsekal TNI-AU Hadi Tjahjanto bakal pensiun akhir November 2021. Hal itu diuraikan oleh Refly Harun dalam podcastnya Senin 18/10/2021) di kanal youtube Refly Harun.

Bergabungnya PAN jelas membawa konsekuensi politik. Paling tidak urgensi masuknya tokoh PAN dalam Menteri kabinet Jokowi. Menurut Dr Abdul Aziz semula ada isu Soetrisno Bachir bakal menggantikan Teten Masduki sebagai Menteri Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) namun belakangan nama Teten menguat kembali. PAN akan diberi Menteri Perhubungan, namun bukan Soetrisno Bachir yang menjadi Menteri melainkan Zulkifli Hasan. Hal itu diungkapkan Aziz lewat WhatsApp kepada Optika.id, Kamis (21/10/2021)

Baca Juga: Pengamat: Reshuffle Menteri Tak Pengaruhi Konstelasi Politik Tanah Air

Soetrisno Bachir, Ketua Umum DPP PAN 2005-2010, politisi yang mendukung Jokowi sejak 2014 dan dikenal dekat dengan Jokowi. Karena itu kelompok Solo suka dengan Soetrisno Bachir menjadi menteri. Namun ada yang mengingatkan Jokowi dalam Pristiwa 2019, menjelang pilpres (pemilu presiden) ternyata PAN ke luar dari kabinet dan memilih mendukung Prabwo-Sandi. Artinya jika Soetrisno Bachir yang diambil sementara dia tidak mempunyai kekuasaan partai maka PAN bisa mbalelo seperti 2019.

Kelompok Jakarta, Istana, mendorong Jokowi untuk mengambil Zulkifli Hasan (Zulhas) agar PAN di 2024 bisa dikendalikan. Karena itu nama Zulhas menguat dalam berbagai isu reshuffle kabinet kali ini. Konon lingkungan KSP (Kepala Staf Presiden)  dan Istana berusaha mempertahankan Teten Masduki sehingga Menteri yang digeser adalah Menteri Perhubungan.

Pengganti Panglima TNI

Akhir November 2021 Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun. Berarti harus diganti. Refly Harun mendapat informasi Hadi Tjahjanto menduduki KSP, menggantikan Moeldoko. Moeldoko digeser menduduki Menteri Pertanian, menggantikan Syarul Yasin Limpo. Informasi yang beredar di kalangan wartawan di Jakarta Syarul Yasin Limpo ke luar dari kabinet.

Siapa yang bakal menggantikan Marsekal TNI-AU Hadi Tjahjanto? Menurut Meutia Hafid, Ketua Komisi I DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) diduga Jokowi masih sulit mencari pengganti Panglima TNI. Ada 3 tokoh yang dianggap bagus menggantikan Hadi Tjahjanto yaitu Kepala Staf TNI AD Andhika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Umum TNI Angkatan Darat Eko Margiono, kata mantan wartawan TV itu.

Menurut Slamet Ginting, pengamat Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), Jokowi diperkirakan meminta pendapat kepada 4 tokoh untuk mengganti Panglima TNI ini. Yang pertama adalah Megawati Soekarnoputri selaku orang kuat PDIP dan Ketumnya Jokowi.

Kedua meminta pendapat dari Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tokoh senior militer dan merupakan salah satu orang kepercayaan Jokowi.  Ketiga ingin mendengar pendapat dari Wiranto selaku Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) dan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan tokoh militer senior.

Di sisi lain Jokowi dalam beberapa kesempatan, saat mengumpulkan Pangdam dan Kapolda di Istana, selalu memuji Dudung Abdurachman, Kepala Komando Cadangan Strategis, sebagai sosok yang berani. Dudung juga dikenal dekat dengan Megawati karena itu mendapat poin tersendiri sosok Dudung ini. Jokowi dinilai senang dengan sosok seperti Dudung yang berani ambil risiko.

Bagi Jokowi pilpres, pileg (pemilu legislatif), dan pilkada (pemilu kepala daerah)serentak 2024 memerlukan keamanan yang kuat. Di balik itu Jokowi memerlukan kondisi keamanan yang prima agar berbagai skenarionya bisa berjalan dengan baik. Refly Harun menyebut pengamanan untuk 2024 dan pasca kekuasaan Jokowi.

Di sisi lain posisi Panglima TNI merupakan prestis tersendiri bagi militer. Jika Dudung naik menjadi Panglima TNI maka di mana letaknya Andhika Perkasa? Tampak di luar panggung politik ada ketegangan masalah ini. Jokowi sampai mengirim Menteri Sekretaris Negara, Partikno, untuk menemui Andhika Perkasa secara khusus di Mabes TNI-AD. Sangat sensitif jika Letjen Dudung langsung melompati Andhika Prakasa tanpa suatu rasionalitas yang kuat. Jika Dudung dengan cepat dilantik sebagai KSAD pada bulan Oktober 2021 maka setelah itu langsung bisa dipromosikan sebagai Panglima TNI pada November 2021.

Pertemuan Pratikno dengan Andhika Perkasa di Mabes TNI-AD, Senin (11 Oktober 2021), meskipun tampak biasa dan tidak ada hal mengejutkan, tetapi kedatangan Mensekneg sebagai sesuatu yang tidak biasa. Pertemuan dua pejabat penting di tengah kerumitan pergantian Panglima TNI dan reshuffle kabinet merupakan petunjuk penting bagaimana mengelus Andhika Perkasa.

Tidak heran bursa kabinet yang beredar saat ini kemungkinan masuknya Andhika dalam kabinet atau menjadi Kepala BIN (Badan Intelejen Negara) menggantikan Budi Gunawan. Harus ada tempat sebelum menjadi cawapres (calon wakil presiden) 2024.

Menurut Slamet Ginting Andhika Perkasa diisukan bakal mendampingi Puan Maharani untuk menjadi calon Wakil Presiden dari PDIP. Semula skenario Prabowo-Puan Maharani bakal diusung oleh PDIP untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.

Hal itu konon merupakan komitmen awal antara Prabowo dengan Megawati dalam dokumen Batu Tulis. Jika elektabilitas Prabowo-Puan kuat maka duet itu akan diusung PDIP. Namun jika elektabilitas Andhika Prakasa kuat maka sangat mungkin PDIP akan mengusung Andhika-Puan atau Puan-Andhika.

Baca Juga: Partai Demokrat Tegaskan Isu Reshuffle Oligarki Tak Goyahkan Koalisi Perubahan

Reshuffle Paling Rumit

Nama Budi Gunawan (BG) dikabarkan masuk dalam kabinet. Isu itu kuat sekali karena BG dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan Ketum PDIP. BG tampaknya memerlukan tampil di depan publik untuk menuju pilpres 2024. Dengan posisi sebagai Menteri BG bisa memperbaiki elektabilitasnya.

Kementerian yang akan diduduki BG adalah Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik dan Hukum). Mahfud MD kemungkinan digeser menjadi Jaksa Agung, menggantikan S.T Burhanuddin. Mahfud dipertahankan di kabinet di samping selalu diperlukan Jokowi untuk berbagai justifikasi hukum juga agar tidak menjadi oposisi.

Jokowi dikabarkan masih mengutak-atik calon Menteri yang masuk dan ke luar. Reshuffle kali ini mungkin bagi Jokowi relatif rumit karena berkait dengan pergantian Panglima TNI, pergeseran pimpinan TNI lainnya, berkait dengan perspektif pilpres 2024. Akibatnya rencana komposisi calon Menteri tampaknya dan berubah terus sesuai dengan perkembangan politik nasional.

Menurut Refly Harun, kanal Youtube Refly Harun, Senin 18 Oktober 2021) banyak bursa calon Menteri yang bakal masuk. Nama bursa calon Menteri yang beredar di kalangan wartawan seperti Susi Pudjiastuti, Oly Dondokambey, Djarot Syaiful Hidayat, Ahmad Basara, Prananda Surya Paloh, Hari Tanoe Sudibyo, Anggito Abimanyu, Arie Kuntjoro, Sigid Widiawan, dan sebagainya.

Kebutuhan Jokowi

Menurut Refly Harun dalam kanal Youtube Refly Harun, Senin 18/10/2021, reshuffle kabinet kali berdasarkan kebutuhan dasar dari kekuasaan Jokowi. Ada 3 kebutuhan dasar reshuffle yaitu Jokowi: 1, ingin memastikan legacy (warisan) yang baik. Sebagai presiden Jokowi ingin meninggalkan warisan yang baik untuk bangsa Indonesia.

Kedua Jokowi ingin memastikan keamanan solid dan kuat sebelum 2024 dan pasca 2024. Sebaga presiden pasti Jokowi ingin pemilu aman dan sukses, namun lebih dari itu semua harus ada penerus kekuasaan yang menjamin Jokowi pasca 2024. Ada wilayah yang ngeri-ngeri sedap yang harus diamankan.

Baca Juga: Di Tengah Wacana Reshuffle, Prabowo Dipanggil ke Istana

Ketiga Jokowi ingin pemilu sukses dengan perspektif politik seperti saat ini. Hal ini penting agar penerus kekuasaan bisa berkesinambungan dengan model rezim sekarang. Menurut Refly Harun hal tersebut berkait dengan persiapan pengisian jabatan Plt (Pelaksana Tugas) gubernur, bupati, dan wali kota yang bakal habis Tahun 2022.

Isu pergantian Mendagri Tito Karnavian oleh Tjahjo Kumolo, menurut Refly Harun, berkait dengan hal tersebut. Isunya Tito dan Tjahjo Kumolo bertukar tempat: Tito digeser ke Menteri Pendayagunaan Aaparatur Negaradan Tjahjo Kumolo menjadi Menteri Dalam Negeri.

Dari sisi ini, yaitu kebutuhan pemilu 2024, kata Refly Harun, maka Jokowi perlu Panglima TNI yang usia kedinasan panjang hingga 2024 dan Plt gubernur, bupati, dan wali kota yang jumlahnya sekitar 270an bisa mendukung garis politiknya.

sangat penting karena berkait dengan Plt Gubernur dan Bupati/Walikota setelah 2022. Untuk menuju pemilu 2024. Panglima TNI dan Kapolri harus Panjang agar bisa mengamankan Jokowi pasca 2024. Sebab ada yang ngeri-ngeri sedap yang harus diamankan. Isu 6 laskar FPI, juga soal posisi masing-masing orang yang bergeser. Karena jasanya maka tidak dibuang hanya digeser. Mahfud MD secara kapasitas dibutuhkan Jokowi untuk legacy yang baik. Jagung ada isu kasus Djoko Tjandra dsb. Mahfud MD bisa jadi tameng pemerintah.

Aribowo

Editor : Pahlevi