Optika.id - Pengamat politik yang juga Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rocky Gerung menginisiasi gerakan Liga Boikot Pemilu (LBP) sebagai bentuk protes terhadap presidential threshold atau ambang batas pencapresan 20 persen. Dia akan memimpin langsung gerakan LBP.
Rocky Gerung awalnya meminta partai-partai menggugat ambang batas 20 persen demi demokrasi. Mantan dosen Universitas Indonesia (UI) ini menginginkan ambang batas 0 persen.
Baca Juga: Gugatan Partai Buruh Tentang Ambang Batas Presiden Ditolak MK
"Kalau paham demokrasi nol-kan threshold, minta itu. Kalau kalian masih berusaha koalisi demi merebut tiket, itu artinya kalian nggak paham demokrasi. Kalau kalian nggak paham, saya akan pimpin gerakan untuk boikot pemilu, namanya LBP, Liga Boikot Pemilu," kata Rocky Gerung seperti dikutip Optika.id dari acara Adu Perspektif dengan tajuk 'Pidato Megawati dan Gerilya Parpol Cari Koalisi' yang diadakan detikcom dan Total Politik, Kamis (23/6/2022).
Bagi Rocky Gerung, selama ini partai politik seakan-akan berjalan untuk demokrasi. Namun, ketika memasuki proses pilpres, untuk maju jadi capres dibatasi ambang batas 20 persen.
"Ini saya serius ini, karena partai-partai ini pertontonkan pada rakyat seolah-olah mereka bekerja demi demokrasi. Padahal cuma mau tiket, demokrasi itu nggak boleh ada tiket, itu artinya batalkan 20 persen," ujarnya.
Rocky menjelaskan ambang batas 20 persen hanya jadi kunci 'dalang' menjelang Pilpres. Menurutnya, penentu permainan tersebut akhirnya memaksa partai-partai politik 'kawin' untuk mencapai ambang batas 20 persen.
"Ya sudah, nanti itu gue terangin sesi berikutlah. Jadi, saya sarankan Demokrat maju ke Mahkamah Konstitusi, ya PKB berwacana, PKS sudah pasti akan di situ. Bahkan DPD sebagai lembaga mau maju kok. Jadi itu sebagai nasihat dari orang yang prihatin terhadap upacara kawin paksa kalian itu," ucapnya.
Politikus senior PDIP Panda Nababan yang turut hadir mendengarkan pemaparan Rocky terkait LBP dalam diskusi tersebut. Namun Panda tak berkomentar terkait wacana gerakan LBP yang diinisiasi Rocky Gerung.
"Nggak ada komentar, panjang ceritanya," sebutnya.
Sementara itu, Waketum PKB Jazilul Fawaid tak menyoal wacana gerakan LBP Rocky Gerung. Bagi Jazilul, setiap pemikiran dan pemaparan Rocky kerap membuat pencerahan dan pencerdasan.
Jazilul menyebut dalam tatanan ideal konstitusi banyak hal yang perlu diperbaiki. Namun dia mengatakan partainya belum sampai pada tahap ingin mengajukan gugatan ambang batas 20 persen.
"Tapi bagi PKB, belum pada level itu kami untuk berpikir untuk misalkan 0 persen begitu. Tapi setidaknya, kita sudah mengalami sebenarnya pada periode-periode awal, sebenarnya presidential threshold hampir sama dengan parliamentary threshold, sekitar 3-5 persen," imbuhnya.
"Semua orang bersiap untuk setiap partai yang mau maju menggugat. Bagi saya hanya dua hal itu, kalau Anda nggak berani itu artinya Anda belum paham demokrasi, satu. Yang kedua, 20 persen itu adalah peternakan politik oligarki itu, yes," timpal Rocky.
"Anda nanti akan jadi ternak oligarki saja, karena itu kandang oligarki 20% itu," imbuhnya.
Rocky sempat berdebat dengan Jazilul. Rocky menyebut sarannya bisa jadi jalan untuk memahami demokrasi.
"Tapi di dalam konstitusi, di dalam undang-undang, itulah yang sekarang masih dibaca seperti itu, dan kami belum dalam upaya judicial review kepada Mahkamah Konstitusi," ujar Jazilul.
Baca Juga: Rocky Gerung Siap Hadiri Panggilan Penyidik!
Meski demikian, Rocky tetap berpegang pada pemikirannya. Dia tak ingin terjebak dalam peternakan oligarki dengan ambang batas 20 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Ya nggak ada soal, silakan saja, ya tinggal pilihkan mau jadi ternak oligarki atau mau jadi pejuang demokrasi. Bagi saya cuma itu pilihan itu, jadi bukan pilihan politis tapi pilihan etis," ucap Rocky.
Demokrat Kaji PT 20 persen
Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya masih mengkaji soal gugatan ambang batas 20 persen ke MK. Namun, ada cara lain yang bisa digunakan, yaitu merevisi ambang batas 20 persen di DPR RI.
"Terkait judicial review, memang masih dalam proses, kita juga ada rencana, tapi masih meninjau. Karena kita tidak ingin juga maju kemudian tidak pas konstruksi hukumnya. Karena ada pertimbangan yang pernah kita baca terkait open legal policy ya, bahwa kita di parlemen sebagai bagian dari parlemen, tidak bisa menuntut atau me-review, melakukan judicial review ke MK," ucapnya.
PPP Minta Rocky Berhenti Buat Sensasi
Merespons LBP yang akan dibuat Rocky, PPP meminta Rocky Gerung untuk berhenti membuat sensasi.
"Yah Rocky Gerung kok baru kali ini, ketentuan 20% kursi atau 25% suara itu sudah pemilu 2009, kenapa baru hari ini? Jadi ya cari sensasi aja menurut saya dan masyarakat sudah cerdaslah," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).
Baca Juga: Ada Gugatan ke Rocky Gerung, LBH dan Kontras Siap Membela!
Awiek sapaan akrabnya, menilai masyarakat tidak akan memberikan suaranya pada pemilu jika dirasa tidak ada yang sesuai dengan pilihan mereka. Karena itu, Awiek meminta Rocky Gerung berhenti membuat sensasi.
"Jadi masyarakat tidak sesuai dengan pilihannya tidak memilih, jadi sebaiknya berhentilah bikin sensasi-sensasi yang tidak perlu saya kira," tuturnya.
Menurut Awiek, PT 20 persen sudah diterapkan sejak Pilpres 2009. Lantas dia heran dengan Rocky Gerung yang baru mempermasalahkan ambang batas pencapresan ini.
"Ya meskipun itu hak semua warga negara ya, cuman kan rakyat awam pun bertanya, kenapa baru hari ini, yang kemarin-kemarin ke mana? Sebelum-sebelumnya ke mana? Wong ketentuan threshold presiden sejak 2009, kok baru hari ini," tuturnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
