Optika.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyindir orang yang tidak masuk dalam kategori miskin namun mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti program keluarga harapan (PKH) atau yang lainnya, merasa malu.
"Bukan saja malu dengan tetangga sekitarnya, tetapi malu kepada Allah SWT," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Temanggung, Selasa (8/11/2022).
Baca Juga: MK Panggil 4 Menteri Kabinet, Jokowi Pastikan Semua Datang dan Menjelaskan!
Pada kunjungan tersebut, ia juga mengunjungi beberapa tempat di antaranya KUA Kecamatan Temanggung, SMKN 1 Tembarak, Institut Islam Nahdlatul Ulama (Inisnu) Temanggung, dan Sentra Terpadu Kartini.
Dia menegaskan jika tidak boleh ada orang yang tidak miskin, dan hidupnya berkecukupan, namun mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka seharusnya merasa malu sebab sudah diberi rezeki yang makmur oleh Tuhan, malah pura-pura menjadi miskin dan menggantungkan hidupnya pada bantuan serta merampas hak orang lain.
"Jangan begitu, nanti dimiskinkan benar oleh Allah," ucapnya.
Oleh karena itu, orang yang merasa tidak layak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan melihat ada tetangganya yang lebih layak mendapatkan bantuan, maka Muhadjir meminta agar segera melapor ke dinas terkait sepetri bupati atau kepala desa.
Menurut dia, orang tersebut harus mengaku bahwa dirinya sudah tidak layak untuk dibantu dan sebaiknya tetangga yang perlu dibantu. Dia menegaskan bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya dan bakal menimpa oleh orang-orang yang merampas hak-hak orang lain.
Oleh karena itu, ia meminta ada kesadaran masyarakat, sehingga target menekan kemiskinan ekstrem di daerah itu harus bisa mencapai nol.
Baca Juga: Jelang Hari Tenang Pemilu 2024, Bapanas Stop Bagian Bantuan Pangan
Tahun 2024, kata Muhadjir, di seluruh Indonesia, atas perintah Presiden sudah tidak boleh lagi mereka yang miskin ekstrem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
dalam momen tersebut dia juga menjabarkan bahwa angka kemiskinan di Temanggung masih tinggi yakni 10,7% atau masih berada di atas rata-rata nasional yang sudah mendekati angka 8%.
Menurut dia, angka kemiskinan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos sudah mendekati valid.
"Jadi harus betul-betul dipastikan yang mendapatkan hak bantuan itu memang orang yang harus dibantu yaitu yang miskin," katanya.
Baca Juga: Bijakkah Solusi Dana Desa Rp5 Miliar yang Ditawarkan Cak Imin?
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
