PDIP Akan Beri Sanksi Ganjar dan Relawannya ?

Optika, Jakarta - Arus deklarasi dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024 terus bergema. Tak tinggal diam, PDIP akan memberikan sanksi disiplin kepada anggota partai yang mendeklarasikan atau dideklarasikan menjadi capres atau cawapres 2024.

"Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada awak media, Senin (20/9/2021).

Akhir-akhir ini, relawan Sahabat Ganjar sempat melakukan deklarasi untuk mendukung politisi PDIP Ganjar Pranowo maju sebagai capres 2024. Kali ini deklarasi diikuti relawan dari 17 negara.

Deklarasi yang digelar daring dan diikuti dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Pembawa acara menyebutkan Deklarasi Sahabat Ganjar diikuti dari Hong Kong, Macau, Jepang, Taiwan, Inggris, Singapura, Italia, Belanda, Malaysia, Arab Saudi, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Austria, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Prancis.

Sekjen Relawan Sahabat Ganjar, Aloysius Jaka, dalam acara tersebut mengatakan Sahabat Ganjar diawali dengan Deklarasi di Yogyakarta 29 Juni 2021. Kemudian, pada 8 Agustus 2021, dilakukan deklarasi di Bali, lalu berlanjut untuk 34 provinsi.

"Pada 19 September ini, tercatat 17 relawan luar negeri ikut mendeklarasikan," kata Jaka dalam acara deklarasi relawan sahabat Ganjar luar negeri dan pelantikan pengurus sahabat Ganjar yang digelar daring, Minggu (19/9/2021).

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam Kongres V segala keputusan soal Pilpres 2024 akan ditentukan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP menegaskan akan memberikan sanksi, bahkan kepada kader yang didukung untuk maju di Pilpres 2024 meski kader tersebut bukan yang menyebutkan lebih dulu capres dan cawapresnya.

"Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin," ucapnya.

Hasto beralasan keputusan PDIP itu didasari pertimbangan yang matang berkaitan dengan Pilpres 2024. Menurutnya, tanggung jawab sebagai presiden juga berat.

"Partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner, mengingat urusan presiden dan wakil presiden harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dengan tanggung jawab presiden yang sangat berat untuk perbaikan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ujarnya.

"Dengan demikian pertimbangannya harus matang dan benar-benar memerhatikan seluruh aspek strategis kepemimpinan negara," lanjutnya.

Tak hanya itu, menurutnya, deklarasi dukungan yang dilakukan terhadap kader PDIP juga tidak tepat dilakukan saat ini. Sebab, PDIP tengah berfokus mengatasi pandemi Covid 19.

"Deklarasi dukungan yang dilakukan di tengah pandemi juga sangat tidak tepat. Partai lebih memilih berkonsentrasi membantu rakyat mengatasi pandemi, dan sambil melakukan konsolidasi di seluruh aspek kehidupan partai," tuturnya.

Jauh sebelum soal memberikan sanksi, PDIP pernah bersikap mempersilakan Ganjar keluar dari partai. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto yang menyampaikan tentang Ganjar dipersilakan keluar dari PDIP. (Rizal)