Menteri Keuangan Terbaik Dunia itu 'Dikadali' Bawahan

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Baca Juga: Ancaman Perang Nuklir Akibat Ucapan Macron

Optika.id - Pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 masyarakat Indonesia pada menyaksikan debat di Komisi III DPRI dengan Menko Polhukan Prof, Mahfud MD dalam agenda pembahasan transaksi mencurigakan sejumlah Rp 349 trilliun di Kementerian Keuangan.

Masyarakat memberi acungan jempol kepada Prof. Mahfud yang MA atau Madura Asli ini karena keberaniannya membuka secara terang-terangan transaski mencurigakan dan praktek pencucian uang atau money laundry itu.

Saya tidak membicarakan detail pertemuan dengar pendapat dengan Komisi III DPR itu, namun ada yang menarik dari penjelasan pak Mahfud MD bahwa penjelasan Menteri Keuangan di depan Komisi XI sebelumnya dimana dia membantah tentang adanya angka Rp 349 trilliun dan jumlah pegawai Kementrian Keuangan yang terlibat.

Pak Menko Mahfud menjelaskan dalam rapat dengan Komisi III DPR itu bahwa apa yang dijelaskan bu Sri Mulyani itu tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki Menko Polhukan.

Pak Mahfud tidak menuduh bu Sri Mulyani Menteri Keuangan berkata bohong, namun diakui bahwa Menteri Keuangan itu ternyata tidak memiliki akses terhadap informasi yang disampaikan bawahannya yang nota bene echelon 1 di Kementrian Keuangan.

Di berbagai media nasional diberitakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menduga, akses data yang ditutup oleh bawahan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakibatkan tidak mendapatkan data valid.

Dari keterangan Ibu Sri Mulyani tadi saya ingin jelaskan fakta bahwa ada kekeliruaan pemahaman dan penjelasan karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah sehingga apa yang beliau jelaskan tadi adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan, ujar Mahfud dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III dan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Rabu, 29 Maret 2023 itu.

Dia menuturkan, pada sebuah pertemuan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PPATK ketika ditanyakan soal uang Rp 189 triliun, Sri Mulyani mengaku tidak tahu ada data itu.

Ketika ditanya oleh Ibu Sri Mulyani ini apa kok ada uang Rp 189 triliun. Itu pejabat tingginya yang eselon 1 mengatakan oh tidak ada ibu, tidak pernah ada. Pak Ivan dari PPATK bilang ada, baru dia mengatakan oh iya nanti dicari katanya itu, ujar Mahfud Md.

Baca Juga: Antara Tiktok Di AS dan KPU

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan kembali soal informasi transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. Menurut dia, ada kekeliruan di pihak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal data tersebut, karena ditutupnya akses informasi.

Karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah (bawahan Sri Mulyani), pejabat tingginya yang eselon satu, ujar Mahfud saat rapat bersama Komisi III yang disiarkan langsung melalui akun YouTube DPR RI pada Rabu, 29 Maret 2023. Ia tidak menjelaskan detail siapa pejabat Kemenkeu yang menutup akses tersebut.

Kalau yang dijelaskan Pak Mahfud MD itu betul maka naif sekali seorang Menteri Keuangan terbaik di Asia dan dunia itu tidak mampu mengendus berbagai laporan bawahannya yang tidak benar.

Seperti diketahui pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik tahun 2019 versi majalah keuangan FinanceAsia. Penghargaan dari FinanceAsia ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018.

Kemudian bu Sri Mulyani Idrawati mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Baca Juga: Pasangan Paslon No 02 Itu Sekarang Jendral TNI

Menteri Keuangan yang dikenal cerdas, trengginas dan menjelaskan persoalan sulit dengan bahasa sederhana dan memiliki predikat Menteri Keuangan terbaik dunia itu ternyata sejak lama dikadali atau dibohongi eselon 1 bawahannya.

Rakyat akhirnya menduga bahwa bu Sri Mulyani ini terlalu percaya pada laporan bawahannya dan kemungkinan para bawahan itu merupakan kelompok yang menghalang-halangi penyelidikan praktek korupsi dan pencucian uang.

Belum ada penjelasan apakah para bawahan itu juga termasuk kelompok yang ikut terlibat dalam praktek pencucian uang yang jumlahnya ratusan trilliun Rupiah itu, minimal ikut melindungai kejahatan kerah putih yang dilakukan para pelaku tindak kriminal keuangan.

Apakah di berbagai Kementrian lainnya bahkan di lembaga Keprisidenan ada praktek- praktek menutup akses informasi bagi atasannya seperti yang terjadi di Kementrian Keuangan sehingga para Petinggi Negara itu mendapatkan data yang tidak benar alias tidak valid dan mengakibatkan pengambilan kebijakan dan keputusan strategis negara menjadi salah.

Wallahu Alam.

Editor : Pahlevi