Optika.id, Surabaya. Secara lugas Natalius Pigai, Aktivis HAM,nilai Makhfud ngawur!” Turunnya Indeks Demokrasi (ID) karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti langkah penindakan tidak adil tentang hate speech, Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang) tentang Organisasi Kemasyarakatan, kriminalisasi aktivis, dan penetrasi negara terhadap media,” urai Pigai mantan anggota Komnas HAM tersebut dalam keterangannya pada Optika.id pada hari Jumat malam (13/8/2021).
Tokoh Papua yang kritis itu bahkan menilai ID Indonesia yang merosot tajam itu karena policy Pemerintah yang secara sistematis memberangus suara kritis. Hal itu dilakukan mulai dari aturan hukum hingga tindakan negara yang tidak adil kepada masyarakat.
“UU MD3 yang membuat Parlemen tidak pekah terhadap dikritik rakyat. Lalu revisi UU KPK yang memperlemah pemberantasan korupsi. Juga RUU KUHP hingga penyelenggaraan pemilu yang diindikasi tidak jujur dan adil,” keterangan Pigai lebih lanjut.
Indeks Demokrasi Turun ke Skor 6, 48
