Optika.id, Surabaya. Secara lugas Natalius Pigai, Aktivis HAM,nilai Makhfud ngawur! Turunnya Indeks Demokrasi (ID) karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti langkah penindakan tidak adil tentang hate speech, Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang) tentang Organisasi Kemasyarakatan, kriminalisasi aktivis, dan penetrasi negara terhadap media, urai Pigai mantan anggota Komnas HAM tersebut dalam keterangannya pada Optika.id pada hari Jumat malam (13/8/2021).
Tokoh Papua yang kritis itu bahkan menilai ID Indonesia yang merosot tajam itu karena policy Pemerintah yang secara sistematis memberangus suara kritis. Hal itu dilakukan mulai dari aturan hukum hingga tindakan negara yang tidak adil kepada masyarakat.
Baca Juga: Jokowi Pasang Muka Badak Libas Suara Ganjar-Mahfud di Kandang Banteng
UU MD3 yang membuat Parlemen tidak pekah terhadap dikritik rakyat. Lalu revisi UU KPK yang memperlemah pemberantasan korupsi. Juga RUU KUHP hingga penyelenggaraan pemilu yang diindikasi tidak jujur dan adil, keterangan Pigai lebih lanjut.
Indeks Demokrasi Turun ke Skor 6, 48
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Curiga Ada Kecurangan di Quick Count Pilpres 2024
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagaimana masyarakat ketahui bahwa berdasarkan data yang dipublikasi The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia turun ke skor 6,48 dan masuk kategori demokrasi belum sempurna atau flawed democracies. Atas dasar ID turun itu Menko Polhukam Mahfud MD menilai semua negara di dunia hampir mengalami penurunan ID saat ini karena pandemi Covid-19. Menurut Mahfud, Faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi turunnya ID Indonesia adalah turunnya budaya hukum di Indonesia lantaran intoleransi menguat.
Baca Juga: Puan Maharani Ajak Pendukung Ganjar-Mahfud Tak Takut Intimidasi di Kampanye Akbar Solo
Sementara itu Dr Muhammad Asfar, ilmuwan politik Fisip Unair, mengatakan bahwa faktor pandemi Covid 19 memang berperan menurunkan ID Indonesia. Tetapi faktor yang paling dominan adalah faktor represifnya negara, baik dalam membuat aturan hukum maupun pelaksanaan hukum dan politik. Negara tidak adil, simpulan Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia melalui telpon jam 07.00 WIB saat dihubungi Optika.id. (Aribowo)
Editor : Pahlevi
