[caption id="attachment_15157" align="aligncenter" width="150"]
Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah[/caption]
Optika.id - Baru-baru ini ada berita yang mengejutkan namun tertutup dengan hiruk pikuk berita tentang kasus Sambo di pengadilan, perhelatan Piala Dunia Sepakbola di Qatar, berita bencana alam, berita tentang kehidupan selebriti, berita kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi dan sebagainya.
Baca Juga: Nilai Rupiah Anjlok
Berita yang saya maksud itu harus mengejutkan semua pihak yaitu berita tentang rencana lelang pulau Indonesia. Bagi kita yang teriak Aku NKRI dan Aku Pancasila maka berita tentang pelelangan pulau itu kejiwaan nasionalisme nya harus bergejolak. Kantor berita CNBC Indonesia malah menyebutkan bahwa sekitar 100 pulau RI akan dilelang disitus asing. Ini terkait Kepulauan Widi di Maluku Utara (Malut).
Kepulauan itu akan dijual melalui perusahaan Lelang Sotheby di New York mulai 8-14 Desember. Koran Inggris The Guardian menulis sejumlah kelompok memberi perhatian ke pelelangan itu. Kepulauan Widi berada di zona perlindungan laut di kawasan 'Segitiga Karang' di Indonesia timur. Kawasan seluas 10.000 hektar memiliki beberapa landskap, termasuk terumbu karang, hutan bakau, dan sekitar 150- kilometer tepi pantai.
Sementara itu, wakil presiden eksekutif Sotheby, Charlie Smith, mengatakan lelang dan kepemilikan ini tidak akan mengganggu kelestarian alam yang ada. Pasalnya, hanya sedikit wilayah kepulauan itu yang akan dikomersilkan. "Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," kata Smith dalam pernyataan pers terpisah. Sejauh ini sudah muncul beberapa pihak yang tertarik oleh Kepulauan Widi. Mereka termasuk Bill Bensley, desainer bintang di balik beberapa hotel dan resor paling eksklusif di Asia.
Saya sangat terkejut dengan salah satu frasa di pengumuman situs lelang yang menyebutkan: "Dari situ, pemilik akan bebas mengembangkan pulau sesuai keinginannya,". Kalimat ini menimbulkan pertanyaan saya berarti kalau ada pihak asing yang menang dalam lelang itu maka pihak ini bebas mengembangkan pulau ini termasuk membangun pusat intelijen cyber, atau pangkalan militer, atau pusat judi misalnya?
Dengan berbagai pertanyaan itu lalu saya ingat sahabat kental saya yang seumuran dengan saya dan masuk perguruan tinggi di tahun yang sama yaitu Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, MSc, PhD guru besar ITS (mendapatkan Phd dari North Carolina State University, Raleigh, NC USA, 1992, dan Master of Science (M.Sc.) in Civil Engineering (Ocean/Coastal Engineering), dari The George Washington University, USA, 1983) -pernah mengatakan bahwa kekuatan laut tidak berarti tentara dan angkatan perang an sich.
Penguasaan kegiatan ekonomi di wilayah laut dan pulau-pulau kecil lebih menentukan tetap tegak-utuhnya NKRI sebagai negeri bahari. Memang sang Profesor ini
sejak lama berjuang untuk membangun pulau-pulau kecil dan terluar demi keutuhan NKRI. Cak Prof begitu saya memanggilnya pernah mengatakan Pemerintah perlu lebih memperhatikan dampak yang bisa terjadi pada pulau-pulau terluar Republik Indonesia, kata dia ketika menjadi Direktur Eksekutif Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, dan menyebutkan bahwa Indonesia itu memiliki 92 pulau-pulau terluar.
Baca Juga: Korupsi Turun Temurun
Prof. Widi yang pernah menjadi Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan dan Perikanan RI sejak 2002 juga pernah memaparkan bila salah satu dari pulau terluar itu hilang, satu titik terluar Indonesia juga hilang dan berdampak pada garis perbatasan nasional. Untuk itu, lanjutnya, perlu ada teknologi bagaimana melakukan pengawasan dan juga melaksanakan berbagai langkah kebijakan yang memberdayakan secara ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Widi, kemenangan Malaysia atas Pulau Sipidan dan Ligitan adalah didasarkan pada tiga hal, yaitu effective occupation (ditempati secara efektif), continuous presence (keberadaan secara berkelanjutan), serta maintenance and ecology preservation (pelestarian ekologi).
Dia juga mengingatkan bahwa keamanan Indonesia juga memiliki relevansi dengan situasi di samudera Pasifik. Dia juga mengingatkan bahwa keamanan Indonesia juga memiliki relevansi dengan situasi di Samudera Pasifik.
Dulu Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, mengatakan, TNI akan memperkuat pulau-pulau terluar dan terdepan di wilayah Indonesia Timur, yakni di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku lantaran di wilayah itu masih minim personil TNI dan alutsista.
Baca Juga: Bukan KKB Lagi Tapi OPM
"Ada satu paradigma yang perlu disempurnakan karena waktu Timor Timur masih menjadi provinsi di Indonesia, maka pulau terluar dan terdepan adalah Timor Timur," kata Panglima TNI Gatot. Namun begitu Timor Timur sudah menjadi Timor Leste, maka pulau terluar adalah Pulau Liran (Maluku Barat Daya), Pulau Wetar (Maluku Barat Daya), Pulau Kisar (Maluku Barat Daya), Pulau Leti (Maluku Barat Daya) dan Pulau Alor (Nusa Tengga Timur). Ini yang terlupakan, termasuk oleh TNI. Di wilayah itu, kata Panglima TNI, hanya ada dua prajurit TNI Angkatan Laut dan dua prajurit TNI Angkatan Darat (Babinsa).
Ketika saya mengutarakan uneg-uneg saya tentang hal ini kepada Prof. Widi lewat WA, dia menjawab dengan mengirimkan info tentang Perpres No. 78/2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang merupakan payung hukum tentang pulau-pulau kecil terluar demi menjamin tetap tegak-utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Semoga para pemangku pemerintahan RI ini menjadari bahwa mempertahankan keutuhan NKRI ini sudah menjadi filosofi bangsa yang harus dijaga.
Editor : Pahlevi
