Optika - Menanggapi lomba mural yang berimbas dihapusnya mural yang digelar oleh Gejayan Memanggil beberapa hari lalu, Fahmi Faqih, sastrawan dari Kota Pahlawan, angkat bicara. Dia menilai mural merupakan representasi realitas masyarakat selama masa pemerintahan Jokowi.
Penghapusan dan perburuan para seniman mural itu semakin menunjukkan bahwa Jokowi telah gagal menjalankan pemerintahannya, ujarnya kepada Optika.
Begitulah dampak kalau kritik disikapi dengan cara berlebihan apalagi kekerasan sebagaimana dilakukan rezim Jokowi, imbuh pria kelahiran Banjarmasin ini.
Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) DIY meminta peserta lomba memperhatikan lokasi dan materi mural yang akan dibuat. Pihaknya meminta para peserta jangan sampai menyinggung salah satu pihak dan memilih lokasi yang benar. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto, menerangkan jika lokasi mural yang dipilih peserta diizinkan oleh pengelola tempat tak menjadi larangan.
"Kalau itu tempat pribadi tentu
[caption id="attachment_1877" align="alignleft" width="300"]
Petugas dari Satpol PP Kota Yogyakarta menghapus tulisan mural di Jembatan Kewek, Senin (23/08/2021). (Suarajogja.id)[/caption]
ada izin pemilik. Tapi kalau itu tempat umum, dalam arti di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota tentu mereka yang mempunyai kewenangan di situ, sepanjang mereka mengizinkan tentu tidak ada larangan," terang Yuliyanto seperti dilansir suarajogja.id, Sabtu (28/8/2021). Ia mencontohkan jika lokasi seperti di bawah jembatan, ketika pengelola atau pemilik tempat tidak mengizinkan, sebaiknya peserta mencari lokasi lain.
Lebih lanjut, materi mural atau lukisan yang nantinya dibuat, Yuliyanto meminta peserta jangan menyinggung pihak lain. "Kalau dari sisi materi harus tidak menyinggung pihak-pihak tertentu. Nanti akibatnya macam-macam, mungkin mengarah ke tindak pidana atau melanggar ketertiban umum," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disinggung terkait pemenang lomba yang berorientasi paling cepat dihapus oleh aparat, Yuliyanto tak mau berspekulasi banyak. Pasalnya penghapusan itu tak dilakukan oleh jajarannya. "Kalau penilaian biarkan saja dari penggagas acara ya. Kan yang menghapus bukan polisi," ujar dia.
Jika mural bermuatan negatif atau berpotensi menyinggung pihak lain, kata Yuliyanto diserahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP untuk mengambil tindakan. Sebelumnya, lukisan mural yang ada di Jembatan Kewek, Kota Jogja dihapus oleh aparat. Satpol PP Kota Yogyakarta menilai bahwa mural bertulis "Dibungkam" melanggar Perda dan menyinggung pihak tertentu.
Dari tindakan aparat itu, Gejayan Memanggil mengadakan sayembara berupa lomba mural yang bisa diikuti oleh seluruh seniman. Bagi seniman yang muralnya paling cepat dihapus oleh aparat, akan mendapat nilai lebih dan akan dipromosikan.
Editor : Pahlevi
