Optika.id - Politik identitas merupakan paradigma sempit yang amat berbahaya apabila terus digulirkan ke publik dan menjadi bola liar di publik. menurut Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, politik yang sempit bisa menimbulkan konflik horizontal berkepanjangan.
Dia mengatakan bahwa politik identitas merupakan hal yang sah saja ketika ada pesan yang disampaikan seperti saling menghargai suku dan budaya atau berbagai nilai-nilai seni yang luhur, kemudian mengangkat keagungan Tuhan Yang Maha Esa, dan menghormati apapun agama yang dianut.
Baca Juga: Pidato di Depan MK, Warganet: Menyala Pak Anies
Jika yang berbahaya, ujar Emrus, yakni politik identitas yang sempit. Sebab, ketika komunikasi politik di ruang publik dimanfaatkan untuk merendahkan kepercayaan, suku, atau budaya tertentu, maka politik identitas tersebut berbahaya.
"Politik identitas yang sempit bisa memecah belah. Itu tidak boleh dibiarkan, karena itu mengancam persatuan kita dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Konflik hoirizontal lebih sulit diatasi dibandingkan konflik vertikal," kata Emrus dalam keterangannya, Rabu (23/11/2022).
Adapun konflik horizontal yang dimaksud oleh Emrus yakni pertikaian antar sesama kelas sosial tertentu antara satu suku dengan suku lain atau antara satu agama dengan agama yang lain. Sedangkan yang dimaksud oleh konflik vertikal yakni seringkali melibatkan kelas sosial yang tinggi dan rendah.
"Kalau Indonesia konflik, negara lain yang menikmati. Pembangunan tidak akan berjalan," ujar Emrus.
Dirinya juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan sambutannya di acara Munas ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Dalam pidatonya tersebut, Jokowi sempat mengimbau kepada kontestan pemilu agar tidak menggunakan politik identitas serta tidak menggunakan isu SARA. Jokowi lebih mengajak kepada mereka agar mengedepankan ide serta gagasan yang berguna bagi Indonesia.
Baca Juga: PKS Usai KPU Memutuskan Hasil, Pertandingan Belum Selesai!
Emrus juga menyinggung bahwa bangsa ini sudah merasakan cukup lama dampak dari politik identitas hingga dampaknya berkepanjangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Tidak kali pertama Pak Jokowi mengatakan itu. Apa yang dikatakan Presiden sangat betul. Capres dan cawapres harus adu ide dan gagasan. Jauhkan politik identitas yang sempit atas dasar SARA," jelas Emrus.
Oleh sebab itu, dia mengimbau agar seluruh ketua partai harus menghormati sikap Presiden Jokowi yang dengan tegas mengimbau ke ruang publik agar menolak berbagai politik identitas yang sempit dan isu SARA yang membelit. Kandidat dalam pemilu pun harus fokus pada program pembangunan bangsa.
"Mengangkat politik identitas yang sempit dan isu SARA sama saja menunjukkan calon tidak punya program, sesungguhnya mereka lemah. Partai politik harus punya komitmen politik semacam perjanjian dengan kandidat bahwa politik identitas yang sempit boleh," pungkas Emrus.
Baca Juga: Di Jepang, Prabowo Unggul dari Anies dan Ganjar
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
