Optika.id - Pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertempur menghadapi berbagai pihak yang mengkritik pemerintah dinilai sangat tidak pantas untuk diucapkan sebagai pembantu Presiden Jokowi di pemerintahan sehingga Benny layak dicopot dari jabatannya.
Permintaan yang mengarah pada penggunaan fisik itu tidak selayaknya diutarakan relawan, terlebih Benny Rhamdani sebagai pejabat publik, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, dalam keteranganya di Jakarta, dikutip Optika.id, Kamis (1/12/2022).
Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Dirinya Disebut Cawe-Cawe dalam Kabinet Prabowo-Gibran
Jamiluddin menyebut jika Benny seolah masih hidup dan terkungkung di negara otoriter yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Padahal, Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi sehingga penyelesaian masalah bangsa seharusnya melalui dialog dan musyawarah, bukannya main baku hantam saja.
Karena itu, Benny tampaknya memang belum layak hidup di negara demokrasi. Benny seharusnya hidup di zaman Orba, ujar mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Sebagai pejabat publik, ucap Jamiluddin, Benny dianggap sangat tidak layak untuk memimpin instansi pemerintah di era Reformasi yang mengedepankan demokrasi.
Maka dari itu, dia menegaskan bahwa sudah sepantasnya Presiden Jokowi untuk mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. hal tersebut diperlukan agar instansi pemerintah tidak dipimpin oleh orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Tindakan Benny nantinya akan menimbulkan trauma di masyarakat pasca Orde Baru dan memasuki era Reformasi.
Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat Reformasi, ucap Jamiluddin.
Senada dengan Jamiluddin, Sebelumnya Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas), TB Massa Djafar menilai jika pernyataan Benny Rhamdani selaku Kepala BP2MI kepada Jokowi bisa memicu perpecahan bangsa dan rakyat sebab ada agenda terselubung di dalamnya.
Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?
Ajakan bernada provokatif bernada permusuhan yang datang dari pihak manapun bisa jadi sebuah sekenario untuk memecah belah rakyat dan agenda terselubung, kata TB Massa Djafar, Senin (28/11/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui dalam pernyataan di video yang beredar luas, Benny mengatakan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan perlawanan kepada berbagai pihak yang dianggap menyerang dan menjadi ancaman bagi pemerintah. Dari hal tersebut, dia mendesak agar segera dilakukan penegakan hukum oleh Presiden Jokowi. Jika tidak, maka pihaknya akan melakukan perlawanan di lapangan.
Pernyataan tersebut dilontarkan Benny yang juga menjabat Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98, ketika bertemu Jokowi pada pertemuan relawan Jokowi bertema Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).
Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik Benny Rhamdani sebagai Kepala BP2MI di Istana Negara, Jakarta pada 15 April 2020.
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
