Optika.id - Statement Faisal Basri yang menyarankan agar Indonesia memiliki jabatan Perdana Menteri. Agar Presiden tidak terlalu sering mengurus hal-hal teknis di acara talk show Akbar Faizal Uncensored yang tayang di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored seperti dikutip Optika, Minggu (26/12/2021).
Ditanggapi oleh Ali Sahab pengamat politik Universitas Airlangga, menurutnya untuk saat ini sosok Perdana Menteri belum diperlukan.
"Saya kira jika ada Perdana Menteri diperlukan perubahan Undang-Undang. Butuh energi yang banyak," ujarnya pada Optika di Surabaya, Senin (27/12/2021).
Menurutnya, ini hanya soal pembagian tugas, kalau presiden seharusnya lebih pada arahan dan visi besar negara. Kalau presiden ikut menentukan hal-hal yang kecil, itu karena adanya keinginan opini yang dibentuk, seperti keberpihakan pada rakyat. Ali menegaskan, untuk hal-hal yang bersifat teknis merupakan urusan seorang menteri saja.
Sementara itu, menanggapi statement Faisal Basri yang menyebut Sandiaga Uno hampir tidak pernah ikut Sidang Kabinet. Ali menanggapi, jika itu kewenangan seorang Presiden untuk menegur menterinya.
"Saya kira selama itu sebagai bentuk kerja menteri tidak menjadi masalah. Ketidakhadiran menteri yang berwenang menegur ya Presiden," tandasnya.
Ditanya apakah Sandiaga hanya sibuk berkampanye. Menurut Ali masih terlalu dini menyimpulkan Sandiaga Uno sibuk berkampanye. "Saya kira msh terlalu dini melihat sandi untuk kampanye," ujarnya singkat.
Sandiaga Dianggap Ingin Bawa Filosofi Pengusaha
Hal senada dikatakan oleh Umar Sholahudin pengamat politik Universitas Wijaya Kusuma. Menurutnya ada filosofi yang mungkin ingin dibangun Sandiaga Uno, sedikit rapat, banyak action. Ini adalah filosofi kaum corporate atau pengusaha.
"Sandiaga Uno mungkin ingin mentradisikan kultur corporate di birokrasi pemerintahan atau kemenparekraf (kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif). Ada baiknya sih, tapi dalam kultur dan tradisi birokrasi pemerintahan, masih butuh koordinasi dan sinergi antar departemen kementerian," ujar Umar kepada Optika melalui chat WhatsApp, Senin (27/12/2021).
Umar menuturkan, koordinasi dan sinergi antar departemen kementerian, dibutuhkan untuk menyelaraskan dan menyinergikan visi dan misi Presiden Joko Widodo.
"Jokowi pernah bilang tak ada visi menteri, yang ada visi presiden, karena itu rapat-rapat kabinet saya pikir yang penting dibutuhkan, sesuai kebutuhan. Hal ini juga bisa menjadi instrumen untuk mengefektifkan kinerja kabinet dan pemerintahan dalam mengimplementasikan visi presiden. Dan mengeksekusi kebijakan dari setiap kementerian, termasuk kemenparekraf, yang relevan dengan visi presiden," tukas alumnus doktoral Universitas Airlangga ini.
"Sehingga visi dan kebijakan yang dijalankan lebih produktif, memberi kontribusi positif terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan Presiden Jokowi," pungkasnya.
Faisal Sebut Sandiaga Tak Pernah Ikut Sidang Kabinet
Diketahui, Pakar ekonomi, Faisal Basri, sebut nama Sandiaga Uno, menteri dalam kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hampir tidak pernah ikut Sidang Kabinet.
Hal itu disampaikan Faisal Basri saat menjadi bintang tamu di acara talk show Akbar Faizal Uncensored yang tayang di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored seperti dikutip Optika, Minggu (26/12/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sikap menteri tersebut (Sandiaga, red), lanjutnya, menjadi salah satu sebab mengapa pemerintahan Jokowi tampak berjalan kurang efektif.
Salah satu indikasi pemerintahan berjalan kurang efektif, kata Faisal Basri, adalah seringnya Jokowi jengkel karena beberapa program pemerintah mandek.
"Belakangan sering, kan, marah-marah Pak Presiden. Seperti pada saat acara dengan Pertamina, 'Ini kilang gak jadi-jadi!'" ucap Faisal Basri menirukan perkataan Jokowi saat berpidato di depan jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina pada 16 November 2021.
"Ada satu Menteri yang nyaris tidak pernah ikut Sidang Kabinet didiamkan saja. Dia, kan, melecehkan Presiden," kata Faisal Basri.
Akbar Faizal kemudian bertanya siapa nama Menteri tersebut. "Sandiaga Uno namanya," kata Faisal Basri menjawab.
"Dia malah sibuk kampanye untuk dirinya menjadi Presiden. Ada tim suksesnya," kata Faisal Basri.
Faisal Basri mengaku mendapat informasi tersebut dari seorang Menteri. "Kalau seorang Menteri berbicara begitu ke saya, kan, jadi sahih," ucap Faisal Basri.
Terlepas dari itu, Faisal Basri juga menyarankan agar Indonesia memiliki jabatan Perdana Menteri agar Presiden tidak terlalu sering mengurus hal-hal teknis.
Faisal Basri mencontohkan bagaimana Jokowi ikut menetapkan tarif maksimum tes polymerase chain reaction (PCR) beberapa waktu lalu.
"Masak Presiden menentukan harga PCR, mana ada di dunia Presiden menentukan harga PCR?" kata Faisal Basri.
Reporter: Amrizal
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
