Optika.id - Prof Siti Zuhro, MA, Ph.D, menggarisbawahi pernyataan Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai NasDem, milih Anies Rasyid Baswedan (ARB) karena is the best. Artinya diantara bawapres (bakal calon presiden) yang beredar dianggap sebagai kandidat yang the best.
Baik dilihat dari kualitas pribadi, integritas, dan prestasinya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun efek coattail Effect (EC) bagi NasDem. EC itu merupakan efek suara yang akan diperoleh suatu parpol jika mengusung seorang kandidat yang kuat elektabilitasnya.
Baca Juga: Hasil Quick Count Pilpres 2024 Versi SMRC: Capres Anies Kuasai Sebagian Sumatra
Wiwik, sapaan akrab Prof Zuhro peneliti BRIN, menilai NasDem berkepentingan terhadap EC dari ARB. Menurutnya capres 2024 yang diusung NasDem harus mampu memberikan efek positif terhadap NasDem, tulisnya kepada Optika.id lewat WhatsApp, Rabu (5/10/2022).
Secara chemistry Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) sangat dekat dengan NasDem. Selain ketiga parpol tersebut relatif intens melakukan komunikasi juga ada kesamaan posisi politik dengan ARB.
Diakui oleh Wiwik akan banyak halangan bakal dihadapi ARB dan NasDem. Dengan dimuatnya isu ARB yang akan ditersangkakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Majalah Tempo menjadikan publik well informed. Hal itu menjadi perbincangan dan bahkan perdebatan krn sarat dg nuansa tarikan politik ketimbang masalah hukum.
Menurut Zuhro publik juga menjadi paham bahwa masalah kompetisi dalam pemilu sangat ribet. Tidak hanya karena PT (presidential threshold) pilpres yang tinggi, 20 %, sehingga memaksa partai politik harus berkoalisi. Yang disayangkan adalah mulai muncul gejala kompetisi kurang sehat, urai peneliti masalah sosial dan politik itu.
Ada kecenderungan kuat untuk menang harus mengecilkan atau bahkan meniadakan yang lain, sambungnya.
Maka dicari2 hal yang bisa menstigma calon agar calon batal mengikuti pilpres. Karena itu hukum di Indonesia harus betul2 ditegakkan agar tidak terjadi pemilu yang distortif atau menyimpang dan melanggar hukum, pungkasnya.
Baca Juga: Siti Zuhro: Kritik Civitas Akademika Bukan Candaan, Itu Serius
Sementara itu, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Dr Ujang Komaruddin berharap KPK harus obyektif dan tidak menjadi alat kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apakah terkait dengan skenario KPK mentersangkakan? Tetapi KPK ini memang lucu KPK itu, aneh saja, saya minta KPK jangan jadi Instrumen. Kekuasaan apa pihak tertentu ini bahaya, kalau itu terjadi dan dilakukan dalam kapasitas Anies yang tidak bersalah. Lalu tahu-tahu di muncul di tersangkakan, maka ini akan muncul perlawanan di publik, dan masyarakat, jelasnya, Optika.id, Senin (3/10/2022).
Ia menegaskan sosok-sosok yang seharusnya yang berkuasa saat ini lebih mementingkan kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok.
Mestinya kekuasaan atau orang yang berkuasa seharusnya memiliki jiwa negarawan, dan kepentingannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan politik atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan dan mengorbankan kelompok lain, katanya tegas.
Baca Juga: Merdeka Mengajar Bakal Diberhentikan Anies, Ada Masalah Apa?
Tulisan: Aribowo
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
