Optika, Pamekasan - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, melakukan pendekatan persuasif yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah setempat guna mengantisipasi kemungkinan adanya gelombang ketiga penularan COVID-19.
Menurut Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, sosialisasi protokol kesehatan melalui pendekatan persuasif itu dilakukan, karena banyak masyarakat di wilayahnya masih memiliki paham salah tentang COVID-19 dan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Benarkah Kadar Kolesterol di Buah Durian Tinggi?
"Selain itu, pendekatan persuasif ini juga untuk menjaga situasi kerukunan di masyarakat tetap terjaga," katanya, Kamis (28/10/2021).
Sosialisasi protokol kesehatan tersebut melalui tokoh berpengaruh, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu terus digencarkan, disamping melalui media massa dan media sosial.
Bupati menjelaskan, melalui pendekatan persuasif itu diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pencegahan penularan COVID-19 melalui disiplin protokol kesehatan bisa meningkat, dan cakupan sebaran vaksinasi dalam rangka membentuk kekebalan komunitas semakin luas.
Selain itu, Pemkab juga mencegah adanya kegiatan yang melibatkan banyak orang, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum divaksin.
"Atas dasar itu pula, maka pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Pamekasan terpaksa kami tunda, hingga cakupan vaksinasi di kabupaten ini mencapai sedikitnya 70 persen, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah," jelasnya.
Baca Juga: Partai NasDem, Si Oportunis yang Tidak Konsisten Pada Perubahan
Upaya lain yang juga dilakukan Pemkab Pamekasan dalam rangka mencegah terjadinya gelombang 3 COVID-19, memperketat pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan di pusat-pusat perbelanjaan, kafe dan objek wisata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Vaksinasi massal pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa terus kami lakukan melalui sistem yang ada di masing-masing kelompok," katanya.
Pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat mengantisipasi gelombang pergerakan masyarakat dengan memangkas tanggal merah dan cuti bersama, termasuk saat momen natal dan tahun baru.
Baca Juga: Kondom Masih Dianggap Tabu, Kemenkes: Sudah Terdaftar, Penting Buat Tekan HIV!
Reporter: Jeni Maulidina
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi
