Optika.id - Singapura dikenal sebagai salah satu negara di Asia yang didapuk memiliki sistem transportasi publik terbaik. Dalam kesehariannya, sebagian besar masyarakat di negara yang berjuluk The Lion City ini mengandalkan angkutan publik. Baik untuk bepergian dari satu destinasi ke destinasi lainnya, maupun bekerja atau bersekolah.
Kebiasaan warga Singapura ini tidak tercipta begitu saja sebab negara tersebut memiliki berbagai regulasi yang cukup ketat dan dirancang oleh pemerintah setempat yang mengharuskan masyarakat agar lebih mengutamakan transportasi publik dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi.
Baca Juga: Viral Kasus Barang Penumpang Hilang di Bus Rosalia Indah, Siapa Pemilik PO ini?
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menilai jika pemerintah Singapura berhasil dalam menjalankan pull and push strategy untuk membuat masyarakatnya terbiasa dengan angkutan umum.
Adapun pull yang dimaksud yakni menyediakan angkutan publik dalam jumlah yang cukup dan memadai serta membuat angkutan publik yang nyaman dan mudah diakses, lalu ramah bagi siapapun sehingga masyarakat bisa merasa aman dan nyaman dalam bepergian ke mana saja.
Selain itu, ruas jalan diprioritaskan untuk angkutan publik serta tersedianya jalur pejalan kaki yang aman serta jalur pesepeda.
Sementara itu, push dituangkan dalam regulasi yang mana pemerintah setempat membatasi pertumbuhan kendaraan bermotor, kemudian menaikkan pajak kendaraan, tariff area parkir yang mahal serta minim, sulitnya mendapatkan SIM dan lain sebagainya.
Di Singapura, pull and push strategy berjalan baik. Pull-nya itu mereka penuhi fasilitas transportasi umum, jalurnya ada, kemudian disetir dengan push lewat kebijakan yang membuat orang beralih (ke transportasi publik), ucap Djoko saat dihubungi Optika.id, Senin (28/11/2022).
Adapun strategi pull and push ini, ujar Djoko, merupakan konsep yang umum dalam mengoptimalkan peran transportasi publik, khususnya di perkotaan.
Kendati Indonesia baru-baru ini berupaya menjalankan strategi ini, akan tetapi Djoko menilai jika pemerintah baru menjalankan strategi pull saja yang mana tersedianya beragam angkutan publik tidak didorong oleh regulasi sebagai strategi push yang membuat masyarakatnya beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Di Jakarta itu pull nya sudah ada menyediakan segalanya tapi sampai sekarang pun tidak bisa berubah kemacetannya karena kepala daerah gak punya nyali untuk strategi push itu, kata Djoko.
Padahal, menurutnya, regulasi yang ketat dari pemerintah bisa menjadi cara jitu dalam mengurai kemacetan sekaligus menekan emisi karbon dari kendaraan bermotor.
Baca Juga: ODGJ Bisa Ikut Mencoblos dalam Pemilu 2024
Pekerjaan Rumah Abadi Perbaiki Transportasi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Djoko mengatakan bahwa pemerintah, khususnya DKI Jakarta sebagai ibukota perlu meningkatkan layanan transportasi publilknya. Dia menilai jika strategi pull yang diterapkan belum mendekati Singapura, jika melirik Singapura sebagai percontohan.
Menurutnya, di DKI Jakarta yang sangat memerlukan perhatian yakni angkutan umum di daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
Angkutan umum di Kota-kota penyangga Bodetabek juga harus dibenahi. Anggaran bantuan dari DKI Jakarta ke kota-kota penyangga diwajibkan memperbaiki fasilitas angkutan umum, kata Djoko.
Selain itu, perlunya menyediakan transportasi publik yang saling terintegrasi, agar mempermudah mobilitas masyarakat. Tak lupa menambah armada, rute tujuan, serta tingkat kenyamanan dan keamanan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Tembus Ratusan, Dinkes DKI: Masih Terkendali
Apabila strategi pull ini bisa terpenuhi, maka langkah besarnya yakni melahirkan regulasi yang mendorong masyarakat agar mau menggunakan transportasi publik.
Jika keduanya telah dijalankan dengan konsisten, menurut Djoko hanya butuh 2 tahun Jakarta bisa memiliki ekosistem transportasi yang baik dan golnya adalah mengurai kemacetan.
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
