Optika.id - Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC, Pratama Persadha memastikan jika situs Presidenri.go.id dan Presiden.go.id merupakan situs milik pemerintah. Sehingga, menurutnya pengamanan dan pengelolaan kedua domain resmi pemerintah tersebut harus berjalan dengan baik.
"Kalaupun situs resmi yang digunakan adalah presidenri.go.id, domain presiden.go.id tetap harus dikelola dan diamankan dengan baik karena namanya sangat sensitif jika digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Pratama Persadha dalam keterangannya, Kamis (24/11/2022).
Baca Juga: Kawula17: Inovasi Politik Anak Muda di Tengah Banjir Informasi Media Sosial
Untuk diketahui, sebelumnya pada Rabu (23/11/2022) pada pukul 19.15 malam CISSReC mengungkapkan jika situs berdomain presiden.go.id tidak bisa diakses lantaran belum membayar domain, bukan karena diretas oleh peretas yang tak bertanggung jawab.
Pratama selaku pakar keamanan siber juga menegaskan bahwa domain tersebut, digunakan atau tidak, harusnya tetap diawasi dan dirawat (maintenance) dengan baik oleh pemerintah.
Kemungkinan, ujar Pratama, domain tersebut dikelola oleh Istana yakni Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pun menurutnya, perpanjangan domain juga pasti diingatkan oleh registrar beberapa bulan sebelum domain tersebut kadaluwarsa atau expired.
"Kalau domain presiden.go.id ini diblokir, pasti si admin/penanggung jawab tidak pernah mengecek/mengawasi/memonitor email/sistem yang mereka miliki," ucap Pratama.
Menyinggung harga perpanjangan domain go.id, dia menyebutkan sekitar Rp87.100. Ini harga yang sangat murah dan tidak berarti bagi lembaga pemerintahan.
Baca Juga: 5 Cara Mudah Membersihkan Headphone Agar Tidak Merusak Perangkat
Esensi dari kadaluwarsanya domain milik pemerintah ini merupakan kurangnya pengawasan dan maintenance yang baik terhadap asset digital milik pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kalau masalah domain yang ringan saja tidak bisa mengurusi, bagaimana dengan masalah pengamanan siber yang lebih rumit? Pantas sering sekali terjadi kebocoran dan peretasan pada sistem milik pemerintah," ujar dia.
Pratama kemudian balik bertanya, "Kalau pemerintah saja tidak bisa mengelola dirinya dengan baik, bagaimana mau mengurusi ancaman siber terhadap rakyatnya."
Baca Juga: Pengolahan Air Bersih di Indonesia untuk Memenuhi Tujuan Sustainable Development Goals (SDGS)
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
