Optika.id - Ombudsman RI meminta pemerintah tak buru-buru menetapkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan menjadi prasyarat pelayanan publik. Ombudsman memandang masih banyak aturan turunan Instruksi Presiden (Inpres) yang belum dibuat.
"Jadi kami meminta kementerian dan lembaga yang punya jenis-jenis pelayanan publik yang tercantum untuk tidak buru-buru memperlakukan itu sebagai prasyarat," kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng seperti dikutip Optika.id dari YouTube Ombudsman RI, Sabtu (12/3/2022).
Baca Juga: Rekruitmen Pegawai BPJS Kesehatan untuk Lulusan D3 dan S1 Semua Jurusan
"Sebelum Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan membereskan puluhan instruksi presiden yang ada di dalam Inpres yang ada, sangat banyak yang harus dikerjakan," tambahnya.
Robert mengatakan BPJS Kesehatan bisa ditetapkan sebagai prasyarat asalkan semua aturan turunan itu telah dibuat. Menurutnya, beberapa pihak terlalu terburu-buru dalam menerapkan BPJS Kesehatan sebagai prasyarat pelayanan publik.
"Kalau sudah itu semua baru kemudian ditetapkan sebagai syarat, jadi bukan langsung diberlakukan. Ini repotnya kita ini, terlalu bersemangat tapi tidak menghargai proses," katanya.
Dia mengingatkan dalam inpres tersebut diamanatkan agar ada langkah-langkah persiapan hingga keanggotaan BPJS Kesehatan menjadi persyaratan.
Selanjutnya, Robert juga menyinggung Kementerian ATR/BPN yang sudah menerapkan BPJS Kesehatan sebagai prasyarat. Dia mempertanyakan perihal Inpres yang masih belum dibereskan oleh pemerintah.
"Jadi kalau sudah ada kementerian yang hari ini sudah menetapkan BPJS sebagai prasyarat, sebut saja Kementerian ATR, sudah menetapkan BPJS sebagai prasyarat untuk mengakses pelayanan publik di bidang pertanahan, dalam hal ini adalah pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah itu. Ini kita bertanya apakah sudah membaca serdetail Inpres yang ada di mana mensyaratkan sejumlah pekerjaan dibereskan dulu oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini instruksi kepada Mendagri dan kepada Menteri Kesehatan serta Menteri Sosial untuk menyelesaikan puluhan pekerjaan," sambungnya.
Robert juga menyinggung target pemerintah dalam melengkapi peserta jaminan kesehatan minimal mencapai 98 persen. Sementara saat ini, peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 86 persen.
"Kita semua tahu bahwa kalau kita bicara tentang target pemerintah di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), di mana kepesertaan itu sudah harus mencapai 2024 nanti ya harus mencapai paling tidak 98% dari total penduduk kita, dan juga cakupan kesehatan semesta itu ya yang semua kita tahu universal health coverage. Maka memang apa yang kita lihat hari ini tentu masih, kita bersyukur banyak melihat capaian itu sudah cukup optimal, tapi masih jauh dari target yang ada, karena hari ini baru di angka 86 persen, tentu 86 persen, ini menuju ke 98 kita membutuhkan terobosan-terobosan, tidak hanya langkah-langkah yang biasa," tambahnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Aturan ini meminta kementerian/lembaga hingga kepala daerah menjaring masyarakat untuk menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Ombudsman Ungkap Warga Rempang Sulit Dapat Pasokan Pangan sejak Bentrok dengan Aparat
Dari aturan tersebut, Minggu (20/2/2022), Presiden meminta Menteri Agama mensyaratkan calon jamaah umroh dan haji khusus sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," demikian bunyi aturan tersebut.
Tak hanya calon jamaahnya, Menteri Agama juga diminta mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan haji dan umrah khusus menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Termasuk kepada peserta hingga tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama.
Inpres Nomor 1 Tahun 2022 diteken Jokowi pada 6 Januari 2022. Aturan ini juga menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat untuk jual-beli tanah.
"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional."
Disebutkan, Inpres tersebut untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.
Baca Juga: Ombudsman Temukan BP Batam Tak Punya Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
Selain itu, kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat mengurus surat izin mengemudi (SIM). Dalam inpres tersebut, Kapolri diminta untuk melakukan penyempurnaan regulasi guna memastikan pemohon SIM, surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) adalah peserta aktif BPJS Kesehatan.
"Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional," tulis aturan tersebut.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
