Oligarki di Indonesia: Semakin Mengakar?

Pada 28 oktober 2021, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia mengadakan webinar yang sangat berkelas dengan tema Membendung Dampak Ekonomi Politik Oligarkhi Indonesia. Pembicara webinar ini ialah para ilmuan politik terkemuka di Indonesia yaitu Dr. Airlangga Pribadi dari Universitas Airlangga, Asfinawati dari Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Profesor Azyumardi Azra dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, yang bertindak sebagai perangkum dari webinar ini merupakan dua ilmuan sosial politik Indonesia terkemuka di Indonesia yaitu Profesor Siti Musdah Mulia, dan Professor Noorhadi Hasan. Dipandu oleh moderatur seorang ilmuan sosial politik terkemuka asal Universitas Indonesia, Profesor Tamrin Amal Tomagola, Webinar yang berlangsung selama tiga jam ini secara tajam dan mendalam membongkar masalah oligarki di Indonesia dan sesekali mencoba memberikan jalan ke luar dari masalah tersebut.

Oligarki Winter

Apa itu oligarki? Bagaimana oligarki mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut Jeffrey Winter oligarki merupakan politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh orang-orang super kaya. Oligark sendiri merupakan subjek atau pelaku oligarki. Dalam konteks Indonesia pasca otoritarianisme Orde Baru, oligark yang ada tidak lain lahir melalui perselingkuhan bisnis dan negara untuk tujuan selain mengakumulasi kapital dari sumberdaya yang ada di Indonesia juga untuk tujuan mempertahankan kekayaan yang diperoleh tersebut. Dalam webinar yang berlangsung, Dr. Airlangga Pribadi secara rinci memperbincangkan relasi tersebut yang dinilai terbentuk secara historis terutama dalam era Orde Baru. Secara tegas dalam diskusi Airlangga Pribadi mendefinisian oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang

memungkinkan terbangunnya konsentrasi kemakmuran dan otoritas beserta pertahanan kolektif dan aliansi bisnis-politik dominan melalui penguasaan institusi negara. Konsep oligarki dalam konteks perselingkuhan bisnis dan negara inilah yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembicara kedua, Asfinawati secara lebih jauh memperbincangkan hubungan tersebut dalam berbagai kebijakan yang ada di Indonesia mulai dari kebijakan pertambangan, omnibus law sampai dengan kebijakan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurutnya bahwa oligarki di Indonesia bekerja melalui Undang-undang. Mereka para oligark membajak institusi negara kemudian memanipulasi Udang-undang untuk tujuan pertahanan kekayaan mereka.

Profesor Azyumardi Azra, sebagai pembicara ketiga, mempertegas tesis dari panelis sebelumnya bahwa oligarki telah berar akar di Indonesia dan telah membajak institusi politik formal Indonesia.

Oligarki Tak terbendung

Apakah terdapat jalan ke luar mengatasi masalah oligarki di Indonesia? Ketiga pembicara dalam diskusi tersebut pada dasarnya mencoba bersikap optimis. Namun argumen-argumen yang terlontar dari ketiganya cenderung didominasi oleh nada pesimisme. Hampir setiap solusi membendung oligarki dibantah sendiri oleh tiap-tiap panelis pada argumen-argumen selanjutnya. Misalya solusi dari Profesor Azyumardi Azra bahwa perlu perubahan UU Pemilu, khususnya menyangkut ambang batas parlemen; kedua, perlu peninjauan ulang mengenai Pilkada dengan kembali melakukan pemilihan melalui lembaga perwakilan; ketiga; perlu pengaturan dan penegakan hukum tegas tentang pendanaan partai dan calon sejak awal masa pencalonan dan kampanye Pemilu. Solusi ini dengan mudah terbantahkan. Bagaimana mungkin ini bisa terwujud jika institusi politik Indonesia saat ini telah dibajak dan dikendalikan oleh oligark. Solusi lain ialah penguatan masyarakat sipil. Ketiga panelis pada dasarnya sepakat

dengan cara ini. Namun, sebagaimana disampaikan Airlangga Pribadi bahwa masyarakat sipil Indonesia telah lama menjadi arena pertarungan kekuatan progresif dan konsertatif yang mana oligark juga bermain di dalamnya bahkan disinyalir masyarakat sipil juga telah dibajak oleh kekuatan oligarki. Optimisme terakhir kiranya dapat disandarkan pada strategi yang ditawarkan oleh Airlangga Pribadi yaitu melalui gerakan pada level ideasional untuk menggerakan masyarakat sipil. suatu strategi gerakan yang masih perlu dielaborasi lebih lanjut.

Penulis: Adam A. Bahar (kandidat Doktor Fisip Universitas Airlangga)

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi