Optika, Jakarta Dana Bantuan Sosial (Bansos) masyarakat terdampak Covid-19 harusnya lebih besar dari yang diterima masyarakat saat ini. Hal ini dikatakan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan seperti dilansir betawipos, Kamis (9/9/2021). Sayangnya, lanjut Novel, tangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini hanya sebatas kulitnya saja. Kasus-kasus korupsi kakap sebenarnya masih banyak yang dilakukan para begal keuangan negara.
Yang sudah diungkap itu baru kulitnya. Apakah tidak ingin kerugian keuangan negara yang sangat besar tersebut ditarik? Apakah tidak ingin kerugian masyarakat yang tidak terima Bansos, atau terima dengan nilai lebih kecil tersebut kerugiannya dipulihkan? tanyanya penuh heran.
Seharusnya, KPK tidak seolah-olah melakukan pemberantasan korupsi, menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Probolinggo Puput Tantriana bersama suaminya Hasan Aminudin yang politisi Partai NasDem
Kalau sekedar giat memang ada. Kasus yang memang sangat keterlaluan dan mencolok. Meskipun yang jadi Kasatgas yang mau disingkirkan (Harun Al Rasyid, red) juga. Itu namanya berantas korupsi yang benar, nggak cuma seolah-olah, tegasnya.
Novel pesimis dengan kinerja KPK sekarang ini, untuk mengungkap kasus-kasus besar. Kasus Dana Bansos yang sudah menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, sebenarnya hanya sebatas kulitnya saja. Karena kerugian negara yang tak terungkap dalam kasus tersebut justru jauh lebih besar lagi.
Tapi kalau mengharapkan kasus-kasus besar diungkap rasanya sulit. Meskipun itu sangat merugikan masyarakat secara langsung, seperti kasus Bansos dan sebagainya, katanya.
Pesimisme Novel tersebut beralasan, karena Juliari sendiri hanya mendapat sanksi jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK. Bahkan, hakim menyebut cercaan dan hinaan publik menjadi dasar keringanan vonisnya.
Tapi dilokalisir, dan sanksi ringan saja serta tidak ada upaya untuk kembalikan kerugian keuangan negara yang timbul, jelasnya.
Maling Uang Negara Manfaatkan Isu 'Taliban KPK'
Para maling uang negara sendiri, lanjut Novel Baswedan, juga memanfaatkan isu taliban untuk melemahkan lembaga pemberantasan korupsi. Isu ada Taliban di KPK lantas diperlebar dan diarahkan kemana-mana hingga banyak penyidik yang serius memberantas korupsi jadi tersingkir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Banyak anak bangsa yang bekerja dengan baik untuk negara justru dihadang menggunakan isu itu, yang kemudian justru pengguna isu tersebut mengambil keuntungan, seperti para koruptor yg melemahkan KPK misalnya, bebernya.
Saat ditanya pihak mana yang menghembuskan isu Taliban di KPK, Novel enggan menyasar siapapun. Hanya saja, dirinya menyayangkan upaya pelemahan KPK ketika lembaga tersebut sudah efektif bekerja.
Bisa siapa saja.Dan isu itu dibuat ketika KPK sedang efektif bekerja untuk berantas korupsi, katanya.
Isu taliban di KPK itu seolah diarahkan agar orang-orang yang benar-benar serius untuk memberantas korupsi tidak didukung oleh masyarakat. Dengan begitu opini yang berkembang adalah upaya pemberantasan korupsi yang tebang pilih.
Setidaknya memecah dukungan masyarakat. Sehingga ketika orang-orang yang memberantas korupsi diserang balik oleh para koruptor tidak banyak dibela, ujarnya.
Target para koruptor jelas membuat pemberantasan korupsi mati. Dan sejauh ini target itu sudah berhasil dan hampir berhasil secara menyeluruh.
Target berikutnya, tentu bisa diyakini untuk melanggengkan korupsi di Indonesia dengan lebih nyaman dan aman, pungkasnya. (Zal)
Editor : Pahlevi
