Optika.id - Dr. Nasir Tamara DEA., DESS yang juga merupakan mantan wartawan senior berbicara mengenai kedudukan Indonesia yang menjadi presiden G20 yang memiliki berbagai keuntungan dan harus dimanfaatkan.
"Selama ini pada KTT G20 yang berperan aktif adalah kementerian keuangan dan menteri luar negeri, alangkah lebih bagus lagi karena Indonesia yang menjadi presiden G20 saat ini, kita dorong menteri pendidikan, menteri kesehatan, Agama dan bidang-bidang lainnya untuk dimunculkan sehingga juga dapat memberi keuntungan bagi Indonesia," ujarnya.
Baca Juga: Pengamanan Ketat Dilakukan Polresta Sidoarjo Untuk Bus Tujuan Bali
Dalam acara Webinar Podcast #2 yang diadakan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Kamis (17/2/2022) Nasir Tamara juga menyoroti peran penting G20 dalam upaya melindungi kepentingan bangsa dan negara dalam era digital yang dikuasai swasta dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.
"Saat ini perusahaan digital dikuasai oleh swasta yang diibaratkan 1% yang mengatur 99% persen. Itu tidak berimbang. Disinilah peran G20 yang bersama menyepakati perusahaan besar seperti Google, Facebook dan sebagainya harus membayar pajak 15% ini untuk melindungi kepentingan dalam negeri, pajak nanti untuk pembangunan, Pendidikan, kesesatan dan sebagainya," ujar alumnus UGM (Universitas Gajah Mada) itu.
Dalam kesempatan itu, laki-laki yang pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi SATUPENA ini juga mengatakan pentingnya kehadiran peran negara dalam mencegah agar masyarakatnya tidak dirugikan dengan Danya era digital ini.
"Itu sebabnya Indonesia sebagai presiden G20 saat ini mengusulkan 6 Agenda Prioritas keuangan yaitu: (i) perekonomian dan kesehatan global, (ii) arsitektur keuangan internasional, (iii) isu sektor keuangan, (iv) keuangan berkelanjutan, (v) infrastruktur, dan (vi) perpajakan internasional," jelasnya.
Baca Juga: G20: Bagaimana Kalau Joe Biden tidak Hadir dan Putin pun Absen?
Selain itu, dalam kesempatan itu disinggung mengenai demokrasi di era digital pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di era pandemi saat ini. Ia membandingkan dengan negara lainnya yang menetapkan lockdown dan pengerahan militernya dalam menangani pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kita bisa menangani pandemi tanpa adanya pengerahan militer dan lockdown total dengan langkah yang persuasif itu hal yang lebih baik, kita tahu di tengah keterbatasan, itu bentuk demokrasi yang baik. Kita juga tahu migrasi digitalisasi televisi juga memakan waktu lama karena negara juga memikirkan perusahaan televisi juga bentuk demokrasi yang dijalankan," urainya.
"Meski begitu negara perlu belajar menangani derasnya era digital terutama media sosial. Kehadiran negara adalah untuk melindungi agar masyarakat tidak dirugikan dan menegakkan sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Baca Juga: Sri Mulyani: 60 Persen Negara Berpenghasilan Rendah Kesulitan Bayar Utang
Reporter: Jenik Mauliddina
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
