Optika.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan kepada semua pihak agar mempersiapkan kondisi pasca-bonus demografi. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap).
Saya khawatir betul kalau nanti kita memasuki ageing population ekstrem, yang produktif sedikit sekali dan kita belum bisa maksimal bonus demografi ini, maka ini bisa menjadi jebakan pendapatan menengah, papar Muhadjir dalam keterangan pers yang diterima Selasa (2/8/2022).
Baca Juga: MK Panggil 4 Menteri Kabinet, Jokowi Pastikan Semua Datang dan Menjelaskan!
Jebakan pendapatan menengah yang dimaksud secara garis besar ialah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah akan tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Istilah ini muncul pada medio 2006 oleh Bank Dunia.
Muhadjir memaparkan, Indonesia bakal memasuki puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, sebanyak 140 juta jiwa dari total 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia dari jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja meningkat. Apalagi, pada tahun 2030, jumlah ini kemungkinan diprediksi akan meningkat pesat.
Di sisi lain, kondisi pasca dari bonus demografi juga harus mulai diperhatikan dari sekarang oleh berbagai pihak. Sebab, kata Muhadjir, setelah era bonus demografi selesai maka penduduk usia produktif yang semula mendominasi otomatis akan bergeser menjadi penduduk usia tua. Karena itu, penanganan semacam ini harus dimulai dari perencanaan keluarga.
Keluarga berencana mestinya juga sudah mengantisipasi setelah tahun 2030, saat berada di puncak bonus demografi pasti akan segera diikuti dengan ageing population atau negara penduduk menua, papar Muhadjir seperti dia sampaikan dalam Launching Commitment Family Planning 2030, di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Ia juga meminta kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam keluarga berencana untuk mulai belajar dari negara-negara yang sudah melalui fase bonus demografi.
Muhadjir juga berharap agar BKKBN bisa mempersiapkan kajian kebijakan yang relavan komprehensif untuk keluarga berencana pasca masa puncak bonus demografi agar tidak kekurangan penduduk di usia produktif di masa ageing population.
Baca Juga: Bonus Demografi Indonesia Terancam Penyakit Kanker
Sementara itu, terkait dengan kampanye 2 anak cukup yang dimiliki BKKBN diketahui mampu mengendalikan jumlah penduduk di indonesia. Namun, ia memiliki kekhawatiran bila kampanye ini terus digencarkan sampai pasca bonus demografi, maka generasi produktif Indonesia akan kurang di masa ageing population.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saya tidak tahu apakah suatu saat masih akan relevan dua anak cukup, atau apakah semakin banyak anak semakin cukup, untuk itu kita perlu belajar dari negara lain seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, sebut Muhadjir.
Dalam momen yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa BKKBN saat ini masih berupaya untuk menciptakan penduduk yang berkualitas. Menurut Hasto, penanganan keluarga berencana telah beralih dari penanganan kuantitas menjadi penanganan kualitas.
Saat ini yang ingin diwujudkan adalah generasi yang berkualitas dan sehat untuk menyongsong bonus demografi, ujar Hasto.
Baca Juga: Menko PMK Imbau Peserta Politik Tidak Kampanye di Lembaga Pendidikan
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi
