Optika.id – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei dengan tema ‘Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden’. Dalam survei tersebut, mayoritas publik menilai kondisi penegakan hukum nasional trennya semakin memburuk dari tahun sebelumnya.
“Yang menilai buruk atau sangat buruk lebih banyak, 33.7 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil surveinya secara virtual, Kamis (3/3/2022). Sementara, publik yang menilai penegakan hukum nasional baik yakni 27,9 persen.
“Kemudian, publik yang menilai penegakan hukum nasional sedang sebesar 29,9 persen. Yang menilai sangat baik 1,8 persen,” kata Djayadi.
Dia menuturkan, melihat tren dari penegakkan hukum nasional dari tahun tahun 2021 ke 2022 terus mengalami pemburukan.
“Persepsi negatif menguat, sebaliknya persepsi positif melemah. Dari Desember 2021 hingga Februari 2022,” tukasnya.
Masyarakat Tolak Penundaan Pemilu
LSI juga merilis hasil survei berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau penundaan Pemilu 2024. Hasilnya, apa pun alasan di balik penundaan pemilu, mayoritas masyarakat menolak usulan tersebut.