Optika.id, Pamekasan - Petugas gabungan dari TNI dan Polri di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, terus melanjutkan Vaksinasi COVID-19 kepada warga umum untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi di wilayah tersebut yang masih rendah.
Tercatat hingga akhir November 2021, cakupan vaksinasi Kabupaten Pamekasan hanya sekitar 30 persen dari total jumlah penduduk di wilayah itu, atau masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, yakni 70 persen.
Baca Juga: Selain Covid-19, Tubuh Juga Butuh Vaksin Ini Lho!
Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Inf Tejo Baskoro di Pamekasan mengatakan, sasaran vaksinasi kali ini ke sejumlah desa di Kecamatan Larangan . Dimulai dari Desa Larangan Luar dan selanjutnya bergantian ke desa lain yang ada di wilayah itu.dan pelaksanaan vaksinasi di wilayah itu sejak 29 November 2021.
"Sebelum cakupan vaksinasi di Pamekasan ini mencapai 70 persen maka program vaksinasi dengan cara terjun langsung ke desa-desa, akan terus dilakukan," katanya, Kamis (02/12/2021).
Dandim menjelaskan hal yang menjadi kendala di lapangan tetap sama, yakni warga masih banyak yang tidak bersedia divaksinasi dengan alasan jika disuntik vaksin maka akan berbahaya.
"Kendalanya, kendala klasik. Ini tentu menjadi tantangan bagi personel kami di lapangan," katanya.
Ia menambahkan, petugas terus berupaya memberi informasi ke masyarakat manfaat vaksin dan meluruskan informasi sesat (hoax) yang selama ini diterima warga yang menganggap bahwa vaksin berbahaya, sehingga sebagian warga yang menolak untuk divaksinasi akhirnya bersedia divaksin.
"Ketelatenan dan kesabaran memang dibutuhkan, dan itu yang selalu kami tekankan kepada personel kami di lapangan," katanya.
Baca Juga: Pemilu Serentak Masih Rawan Hoaks dan Kampanye Hitam, Masa Lalu Terulang Kembali?
Vaksinasi COVID-19 ke desa-desa oleh tim gabungan dari TNI dan Polri ini menggunakan jenis Sinovac dan Astrazeneca.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyatakan rendahnya warga Pamekasan yang disuntik vaksin itu karena mereka memang terpengaruh dengan informasi sesat yang banyak beredar di berbagai media sosial, sedangkan informasi mendidik oleh pemkab tentang program vaksinasi kurang menyebar.
"Dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk media massa sangat kami harapkan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang valid dan benar, bukan informasi yang menyesatkan," kata Bupati.
Baca Juga: DBD Masih Menjadi Momok, Ini Syarat Mendapatkan Vaksin DBD
Reporter: Jeni Maulidina
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi
