Ketua PKS Sebut Kebijakan Pemerintah Blunder, Jika?

Optika.id - Pemerintah sudah berencana akan melakukan ground breaking untuk proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.

Di sisi lain, anggaran yang diminta KPU dan Bawaslu untuk menggelar Pemilihan Umum pada 2024 tidak cair maksimal. Pemerintah berdalih kondisi ekonomi yang saat ini tengah mengkhawatirkan.

Baca Juga: Terima Hasil Pemilu, Hak Angket bagi NasDem dan PKS Jalan Ditempat?

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan jika pemerintah tega menunda Pemilu lantaran tidak memiliki anggaran besar. Kemudian menjalankan proyek IKN, maka hal tersebut akan memicu kemarahan rakyat, dan dianggap kebijakan yang blunder.

"Kalau proyek pemerintah berani mengambil keputusan menunda Pemilu itu blunder yang besar sekali, dan akan menghasilkan pukulan balik yang kuat sekali buat Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), kata Mardani seperti dikutip Optika.id dari acara diskusi virtual Teras Politik (Terpol) Kang Kiflan dengan tema Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden Muncul Lagi, Rabu (10/8/2022).

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, pemerintah jangan coba-coba untuk menunda Pemilu dengan alasan apapun. Pasalnya, rakyat akan murka dan tidak menutup kemungkinan peristiwa 98 akan kembali terjadi.

Dan teman-teman menteri yang terlibat saya melihat ini dalam penghianatan terhadap demokrasi kita, dan itu berbahaya sekali. Kita akan bersuara sangat keras, katanya.

Pihaknya meminta pemerintah agar mampu melihat urgensi dari sebuah kebijakan dan tidak mengorbankan Pemilu untuk kepentingan kelompok semata.

"Saya justru melihat kalau Pemilu sama IKN Ya mbok IKN-nya yang ditunda karena IKN kan dari awal PKS menolak Tapi Pemilu itu bagian dari hak rakyat yang harus ditunaikan IKN bukan hak rakyat, tukasnya.

Dia berujar, penundaan pemilu bisa saja terjadi jika krisis global sangat buruk dan berdampak besar bagi Indonesia.

Baca Juga: Rapatkan Barisan, PKB dan PKS Akan Ajukan Hak Angket DPR

Kalau kondisi globalnya sangat buruk, misal naudzubillah, China-Taiwan perang. Itu dampaknya luar biasa bagi kita. Pertumbuhan kita negatif, inflasi terjadi, stagnasi terjadi, keuangan negara kita berat. Apalagi utang kita cukup besar, di atas Rp 7 triliun, kata Mardani.

Bila hal demikian yang terjadi, maka pemerintah dipaksa untuk memilih antara menggelar pesta demokrasi atau lebih mementingkan kebutuhan pokok masyarakatnya.

"Sehingga, yang terjadi memang antara perut sama pemilu, akan menang perut, imbuhnya.

Mardani menambahkan, faktor eksternal seperti perang dan inflasi dari negara-negara yang bertikai bisa jadi menghambat pesta demokrasi di Indonesia.

Namun, dia menegaskan bahwa penundaan pemilu akibat krisis global ini tidak boleh diputuskan hanya sepihak.

Baca Juga: PKS dan PKB Tegaskan Hak Angket Tak Ada Kaitan dengan Menang Kalah

"Itu akan menjadi triggering factor, yang tidak diputuskan oleh satu orang. Misalnya presiden sendiri, tidak. Itu akan menjadi kesepakatan bersama karena kita harus menjaga perahu Indonesia stabil dulu, pungkasnya.

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo 

Editor : Pahlevi