Optika, Surabaya - Sudah lebih dari setahun lamanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang buruk. Tak hanya bidang kesehatan, tetapi seluruh elemen kehidupan masyarakat terkena imbasnya. Efek domino dari wabah ini kemudian juga mempengaruhi bidang ekonomi, terjadi peningkatan pengangguran, disusul dengan kesulitan ekonomi. Salah satunya berdampak pada anak-anak yang terpaksa putus sekolah.
Sebagai Ketua Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kota Surabaya, Tjutjuk Supariono mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan keberadaan anak yang putus sekolah. Dia juga mengapresiasi kerja keras Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya yang terus blusukan mencari anak putus sekolah.
Memang jika dilogika, perlambatan ekonomi di masyarakat ini kemudian dapat menyebabkan anak putus sekolah, karena orang tua yang tidak mampu untuk membayar SPP maupun keperluan lainnya. Namun, permasalahan terkait anak putus sekolah ini krusial sekaligus rumit. Kenapa bisa rumit? Karena datanya sendiri tidak ada. Kenapa tidak ada (datanya, red), karena tidak ada yang melaporkan. Bahkan dari tahun 2016-2020, data dari Dispendik menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Surabaya, papar Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini pada Optika, Rabu (13/10/2021).
Meski data menunjukkan tidak ada anak yang putus sekolah, namun kita juga tidak bisa menutup mata dan menganggap keadaan di lapangan sedang baik-baik saja. Jangan sampai kita kecolongan. Untuk itu, saya juga memberikan apresiasi yang tinggi terkait dengan kinerja Dispendik yang terus menyisir keberadaan anak putus sekolah, imbuhnya.
Bertepatan dengan pembahasan RAPBD 2022, menurutnya, pemerintah memang memberikan perhatian lebih pada bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi APBD Kota Surabaya yang diutamakan untuk pendidikan, yaitu sebesar 21,9 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk tahun depan, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan anggaran dengan jumlah yang fantastis, sebesar Rp 47,7 Miliar untuk beasiswa anak SMA/SMK, serta santri dan santriwati pondok pesantren (Ponpes) dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Beasiswa ini kemudian nantinya direalisasikan dalam bentuk seragam maupun SPP bagi siswa, kata Tjutjuk.
Dalam APBD 2022 saja, pemerintah mengutamakan alokasi dana untuk pendidikan. Artinya, dananya ada. Kalau memang ada anak yang putus sekolah di Surabaya, kita pasti akan sekolahkan dan tidak mungkin ditelantarkan. Untuk itu, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan apabila ada anak putus sekolah. Dengan adanya bonus demografi di Kota Surabaya, kita harus betul-betul memanfaatkan ini dengan menghasilkan generasi yang berkualitas, pungkasnya. (Zal)
Editor : Pahlevi
