Ini Catatan Buruk yang Ditorehkan, 18 Tahun Kepemimpinan Hasan-Tantri

author Seno

- Pewarta

Rabu, 08 Sep 2021 01:04 WIB

Ini Catatan Buruk yang Ditorehkan, 18 Tahun Kepemimpinan Hasan-Tantri

i

Untitled design (62)

Optika, Probolinggo - Potensi korupsi bukanlah satu-satunya risiko yang ditimbulkan dari politik dinasti. Sejalan dengan itu, ragam kebutuhan rakyat juga dipastikan terabaikan. Demikian juga dengan kegiatan pemerintahan yang diyakini tak efektif.

[caption id="attachment_2652" align="alignnone" width="300"] Laju kemiskinan di Kabupaten Probolinggo dalam beberapa tahun terakhir. Sumber: BPS.[/caption]

Situasi itu juga terjadi di Kabupaten Probolinggo. Kucuran dana triliunan rupiah sejak 18 tahun silam tak efektif mengatrol posisi daerah ini dibanding daerah lain dalam hal peningkatan kesejahteraannya.

Tingkat kemiskinan misalnya. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Kabupaten Probolinggo berada di urutan keempat sebagai daerah termiskin.

Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Daerah dengan luas wilayah sekitar 1,6 ribu kilometer persegi ini konsisten di urutan keempat paling buncit.

Secara umum, IPM Kabupaten Probolinggo memang mengalami peningkatan dalam kurun 2015-2020. Akan tetapi, peningkatan itu tak cukup mengatrol posisinya di Provinsi Jawa Timur. Itu berarti, capaian IPM daerah ini tak lebih baik dari daerah lain. Bahkan lebih buruk dibanding Kabupaten Bondowoso dan Situbondo.

Penanganan pengangguran lebih buruk lagi. Merujuk data Kabupaten Probolinggo dalam angka 2020 yang diterbitkan BPS setempat, jumlah pengangguran terbuka mencapai 4,86 persen.

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding 10 tahun lalu, ketika Hasan masih memimpin. Sebagai catatan, saat itu, jumlah pengangguran sebesar 2,02 persen.

Capaian kinerja Pemkab Probolinggo plus kasus korupsi yang mendera saat ini memantik perhatian Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Melalui akun instagramnya, Sri Mulyani menyinggung anggaran yang dikucurkan ke Kabupaten Probolinggo dibandingkan dengan kemiskinan dan gizi buruk di wilayah setempat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada 2015, data stunting tercatat sebanyak 21,99 persen. Jumlahnya naik menjadi 34,04 persen pada 2019. Artinya, 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi, tulis Sri Mulyani pada 4 September lalu.

Sementara itu Lujeng Sudarto, Direktur Pusat Studi Advokasi Kebijakan menjelaskan secara umum, kemiskinan dan gizi buruk adalah sebagian persoalan yang melingkupi Kabupaten Probolinggo saat ini. Di luar itu, masih banyak permasalahan yang menuntut untuk segera diselesaikan. Seperti sanitasi, buta huruf, hingga keterbukaan informasi publik.

Berdasar rapor keterbukaan informasi yang diterbitkan Komisi Informasi Publik (KIP) Jatim, Kabupaten Probolinggo berada di urutan 29 dari 37 kabupaten/kota.

Buruknya kinerja Pemkab Probolinggo tak lepas dari gaya politik dinasti yang dilakukan Hasan-Tantri.

Menurut Lujeng, Kabupaten Probolinggo sejatinya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dari pesisir hingga pegunungan. Dan seyogyanya itu dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya, bukan sebaliknya, pungkasnya. (Zal)

Editor : Pahlevi

Tag :

BERITA TERBARU