Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Aparat Diminta Bisa Bedakan Kritik

author angga kurnia putra

- Pewarta

Sabtu, 04 Des 2021 09:49 WIB

Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Aparat Diminta Bisa Bedakan Kritik

i

Untitled-1

Optika.id-The Economist intelligence Unit Merilis Indeks demokrasi tahun 2020,dalam laporan tersebut indonesia menempati peringkat 64 dunia dengan skor 6.3. Dalam hal ini dapat dipastikan indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang tergolong cacat.

Diketahui juga peringkat Indonesia Untuk tahun ini sama dengan tahun lalu. Akan tetapi Indeks skor yang diperoleh indonesia menurun dari tahun lalu,pasalnya tahun lalu skor Indonesia ada di angka 6.48 .

Baca Juga: Guru Besar UI Sebut Masa Depan Demokrasi Indonesia Pesimis!

Skor yang didapat Indonesia untuk saat ini, tergolong skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Karena hal ini Presiden Joko Widodo memperingatkan Jajaranya atas penurunan nilai kepuasan publik terhadap penegakan hukum, termasuk dalam hal kebebasan berpendapat.

"Berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum,supaya kita tahu, 2019-2020 naik, tapi masuk 2021 turun sedikit, Hati-hati," tegas Presiden saat di bali, Jumat (3/12/2021) di acara pengarahan kepada kepala kesatuan wilayah tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali.

Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu, ini dilihat masyarakat loh. Masyarakat itu menilai dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei. Artinya, sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus gigit siapa pun yang terbukti melakukan tindak kejahatan pada negara juga masyarakat, ujar alumnus UGM ini.

Karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Sedikit-sedikit ditangkap, oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialogis, katanya.

Dia juga menyesalkan kejadian mural-mural yang mengkritik dirinya dihapus. Dia menganggap hal tersebut tidak seharusnya menjadi masalah besar. Sehingga adanya tindakan penghapusan yang menyebabkan anggapan kebebasan berpendapat menurun di kalangan masyarakat.

Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Saya tahu nggak mungkin perintahnya Kapolri, perintahkan Kapolda juga nggak mungkin, perintahnya Kapolres juga mungkin nggak. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu, beritahu Kapolsek-kapolsek itu urusan kecil, lanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Buka Suara Soal Dirinya Disebut Cawe-Cawe dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Dia juga merasa dengan adanya aksi mural yang mengkritik dirinya itu merupakan hal yang biasa, dan terjadi sehari-hari. Saya datang ke sebuah daerah ada mural dihapus, ramai, wah Presiden yo urusan? Urusan mural, oh urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa, ada mural saja takut. Ngapain? katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden Jokowi meminta agar aparat membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Baca ini hati-hati. Ini kebebasan berpendapat, tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu. Beda soal. Sehingga saya mengapresiasi di balik Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif, kata Presiden.

Dia pun meminta agar di alam demokrasi, pemerintah tetap harus menghormati kebebasan berpendapat dan menyerap aspirasinya.

Baca Juga: Trengginas Sebagai Oposisi, PDIP Akan Goyahkan Rezim Selanjutnya?

Reporter: Angga Kurnia Putra

Editor: Amrizal

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU