GNPR Minta Jokowi Mundur, Rizal Ramli: Murni Karena Masyarakat Tak Puas!

Optika.id Mantan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin), Rizal Ramli, merespons demo yang dilakukan oleh GNPR (Gerakan Nasional Pembela Rakyat) beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur adalah murni karena banyak masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan.

Menarik, GNPR (Gerakan Nasional Pembela Rakyat) fokus minta Jokowi mundur, bukan hanya terkait dengan isu-isu agama, ujar Rizal Ramli seperti dikutip Optika.id dari channel YouTube Refly Harun, Minggu (13/11/2022).

Dalam pandangan begawan ekonom ini, desakan GNPR juga termasuk sebagai gambaran terkini atas ketidakpuasan rakyat terhadap jalannya pemerintahan Presiden Jokowi.

Masalah kredibilitas, ketidakmampuan, pembiaran terhadap adu domba berbayar. Jokowi bukan solusi bangsa kita. Makin lama, semua akan porak poranda, kata dia.

Senada dengan Rizal, ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refly Harun mengatakan, demo yang dilakukan GNPR adalah hak warga negara.

"Karena bagi kita semua, semua keputusan yang diambil Presiden Jokowi akan sangat mempengaruhi hidup kita," kata Refly.

Dia berpengaruh pada jalannya bangsa ini kedepannya. Apakah bangsa ini akan menjadi bangsa yang sukses atau menjadi bangsa yang paria istilahnya, bangsa meminta-minta ya, minta-minta investasi di luar, kata Refly.

Atau apakah menjadi bangsa yang bermartabat sesuai dan Trisakti yaitu mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepercayaan dalam kebudayaan, tambahnya.

Namun menurutnya, slogan keberhasilan itu ada, tetapi tampaknya tidak menjelma di dalam politik Jokowi sehari-hari.

Justru yang tampak adalah kita bangsa yang terlihat lemah ya, peminta-minta investasi asing, jelasnya.

Terlalu tunduk kepada kepentingan asing ya, bargaining positionnya lemah, yang penting investasi mau masuk, apapun konsekuensinya, tambahnya.

Dia juga mengatakan, karena kalau tidak ada (prestasinya) jangan salahkan kemudian kalau orang mengkritik, berdemo dan memintanya mundur.

Tentu dengan jalan yang konstitusional ya. Bukan jalan yang katakanlah inkonstitusional, misalnya seperti makar, kudeta dan lain sebagainya, jelasnya.

Aksi 411

Diketahui, Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022). Salah tuntutan GNPR adalah mendesak Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya.

Adapun ormas Islam yang menggelar aksi 411 jilid 3 di antaranya, Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) dan Persaudaraan Alumni (PA 212).

Para peserta membawa 3 tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan Tritura.

Ketiga tuntutan tersebut yaitu:

Pertama, meminta kepada Presiden Jokowi untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kedua, menurunkan harga sembako dan harga-harga lainnya yang naik akibat peningkatan harga BBM.

Ketiga, menegakkan supremasi hukum.

Karena tiga tuntutan tersebut tak dipenuhi, mereka meminta Jokowi untuk mundur sebagai Presiden RI karena dianggap telah gagal dalam menjalankan pemerintahan.

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Ternyata tuntutan kita ini tidak dihiraukan, maka dalam Akbar 4 ini, kita tuntutannya cuma satu, yaitu meminta dengan legowo agar Jokowi mengundurkan diri," kata Husein, Jumat (4/11/2022).

Sementara itu, Ketua umum FPI Muhammad Al-Atthas menegaskan Jokowi tak acuh terhadap berbagai aspirasi rakyat yang belakangan ini sering turun ke jalan. Dia yakin pemerintahan Presiden Jokowi telah gagal.

Dia mengatakan GNPR dan rakyat telah beberapa kali turun ke jalan menanggapi berbagai kebijakan dan keadaan yang ditimbulkan oleh pemerintah, namun seluruh aspirasi tersebut tidak pernah digubris dan diindahkan.

"Maka dari itu kami berpendapat dan meyakini bahwa hal ini dikarenakan gagalnya pemerintahan yang dikepalai oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo dalam membawa kehidupan rakyat ke arah yang lebih baik dalam kondisi saat ini," ujar menantu Rizieq Shihab itu.

Karena dianggap sudah gagal, Presiden Jokowi diminta oleh GNPR untuk mundur suka rela sebagai bentuk pertanggungjawaban etis.

Dalam Konferensi Pers sehari sebelumnya, Koordinator Lapangan GNPR 411, Muhammad Bin Husein Alatas menyampaikan bahwa massa aksi akan menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

Hal itu karena Jokowi dianggap gagal menjalankan pemerintahan.

"Bahwa oleh karena itu kami menuntut yang terhormat Presiden Joko Widodo dengan legowo untuk mundur sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Politik dan Pemerintahan," kata Hussein dalam keterangan persnya, Kamis (3/11/2022).

Respons Istana

Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespons aksi organisasi massa (ormas) yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) yang melakukan unjuk rasa bernama Aksi 411 di kawasan Istana Presiden, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

Menurutnya, aksi unjuk rasa yang digelar menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatanya merupakan tuntutan yang tidak masuk akal. Bahkan, dinilainya demonstran tidak mampu melihat pengelolaan Indonesia yang dilakukan oleh Kepala Negara.

Bilang sama para demonstran ganti dong judul lagunya masa itu melulu sih? Mundur, gagal dan sejenisnya. Masa kalian punya mata yang Allah SWT berikan tapi kalian nggak pakai untuk melihat dengan baik tengang pengelolaan negeri ini? Masa Allah SWT memberikan hati dengan pancaran sinar kebenarannya tetapi tak pandai kau bersyukur, katanya kepada wartawan, Jumat (4/11/2022).

Lebih lanjut, Ali mengatakan bahwa hati para demonstran penuh dengan kebencian dan prasangka buruk terhadap pemerintah. Namun, dia meyakini bahwa masyarakat tidak bisa kagi diprovokasi dengan isu-isu yang menjelek-jelekan Presiden.

"Kalian penuh kebencian dan berprasangka buruk pada Jokowi dan pemerintahan yang beliau pimpin? Istighfar dan segera kembali ke jalan yang benar, umat tidak bisa lagi diprovokasi, ujarnya.

Menurutnya, masyarakat sudah lebih pintar dan bisa membedakan mana yang benar dan yang tidak. Selama pemerintahan Jokowi sejumlah pembangunan dilakukan di Indonesia.

Mereka (masyarakat) telah melihat dengan nyata karya-karya hebat Jokowi yang baru ada pada masa pemerintahan beliau selama 10 Tahun ini. Berjalanlah keseluruh negeri ini biar kalian bisa menyaksikan kemajuan pembangunan negeri ini, maka nikmat apa lagi yang hendak engkau dustakan, tuturnya.

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi