Optika.id - Isu penundaan Pemilu 2024 yang berarti perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo jelas ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Seperti yang terpotret dalam survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) dan LSN (Lembaga Survei Nasional).
Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah mengajak semua pihak agar tak menggunakan alasan 'Kinerja Jokowi dirasa puas oleh publik'.
Baca Juga: Fahri Hamzah: Puan atau Ganjar Mau Jadi Wakil Prabowo, Nggak Ada Gibran
"Kita tidak boleh lagi mendewakan pemimpin. Mereka manusia biasa seperti kita," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini seperti dikutip Optika.di dari akun Twitter-nya, Jumat (4/3/2022).
Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini menekankan, helatan Pemilu bukan suatu hal yang merugikan bangsa. Karena pada faktanya dia melihat pemilu yang dilaksanakan serentak sudah berjalan baik.
Maka dari itu, dirinya mendorong agar ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR RI dan juga pemerintah, mengenai jadwal Pemilu Serentak 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024, harus dilanjutkan.
"Sekali lagi, mengganti pemimpin bukan bencana, KPU dan DPR menyepakati 14/2/2024 kita Pemilu. Semuanya sudah berlangsung baik terutama dalam dua pemilihan presiden langsung yang terakhir," tegasnya.
Krisis Perekonomian Harusnya Jadi Fokus Utama
Sementara itu, bagi Koalisi Peduli Indonesia (KPI), krisis perekonomian di tengah pandemi COVID-19, harusnya menjadi fokus utama pemerintah dan elite partai politik untuk diatasi. Dibandingkan dengan memaksa menunda Pemilu demi melanggengkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dewan Pendiri KPI, Hilman Firmansyah mengatakan, penundaan pemilu melanggar konstitusi sebagaimana pembatasan dalam Pasal 7 Jo 22 E ayat (1) UUD NRI 1945.
"Prinsip konstitusi ini tentu harus ditaati jika rezim saat ini tidak mau disebut otoriter yang merampas kedaulatan rakyat," tegas Hilman dalam keterangannya, Jumat (4/3/2022).
Seingat Hilman, gagasan penundaan pemilu mulai muncul sejak tiga tahun lalu. Gagasan ini dilontarkan beberapa pimpinan partai pendukung pemerintah, seiring dengan pengesahan UU Ciptaker, UU Minerba, dan UU rencana pemindahan IKN.
"Dan saat ini, penundaan pemilu sebagaiman dikatakan Ketum PKB dan PAN jelas telah melanggar konstitusi, membahayakan demokrasi, dan menimbulkan gejolak sosial," tandasnya.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Dirinya Menjilat untuk NKRI: Saya tidak Butuh Jabatan padahal Ditawari
Luhut Diminta Klarifikasi Isu Dirinya Aktor Penundaan Pemilu
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Menteri Koordiantor Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta perlu menjelaskan secara utuh dan gamblang soal dugaan dirinya merupakan aktor di balik wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritongan. Dia menilai, klarifikasi ini penting. Sebab, sosok Luhut Binsar Pandjaitan adalah pensiunan tentara dengan pangkat terakhir Jenderal bintang empat.
Luhut mantan tentara tentu diyakini taat konstitusi. Selama menjadi tentara ditanamkan untuk mengawal Pancasila dan UUD 1945. Hal itu sudah menjadi harga mati bagi setiap prajurit TNI, kata Jamiluddin dalam keterangannya, Kamis (3/3/2022).
Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini menekakan bahwa klarifikasi langsung dari Luhut sangat diperlukan guna meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo.
Sebab, nama Luhut tidak hanya terkait dengan dirinya sendiri. Setiap gerak gerik politik Luhut kerap dikaitkan dengan Jokowi. Seolah apa yang dilakukan Luhut dipersepsi masyarakat sebagai restu Jokowi, kata Jamiluddin.
Baca Juga: Pesan Luhut ke Capres, Jadilah Eksekutor Seperti Jokowi
Oleh sebab itu, lanjutnya, untuk mencegah persepsi liar Luhut perlu secara terbuka mengklarifikasi semua spekulasi terkait dirinya.
"Khususnya dugaan keterlibatannya dalam penundaan pemilu. Klarifikasi itu juga akan dapat sedikit meredakan kegaduhan politik di tanah air," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
