Optika.id - Statement Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal warga luar Pulau Jawa jangan memaksakan diri mencalonkan presiden, sangat disesalkan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon pun ikut mengkritisi statement tersebut. Dia menyatakan apa yang diungkapkan oleh Luhut itu sangat menunjukkan politik identitas.
Baca Juga: Luhut Pandjaitan Sakit, Ini Komentar Pedas Rocky Gerung
"Katanya jangan pakai politik identitas?" cuit Fadli seperti dikutip Optika.id dari Twitter pribadinya @fadlizon, Sabtu (24/9/2022).
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut, sebagai Menko Marves, tidak seharusnya Luhut menyatakan hal tersebut. Sebab, mulai dari UUD hingga peraturan perundangan yang paling rendah tidak ada yang mengatur hal itu.
Karena itu, menurut Jamiluddin, pernyataan LBP itu dapat menjadi pembenaran bagi kelompok tertentu yang memang dari dulu menginginkan orang Jawa yang harus jadi presiden di Indonesia.
"Bahkan ada kelompok yang beranggapan Indonesia harus dipimpin secara bergantian orang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menilai Jawa Tengah diwakili Mataram dan Jawa Timur diwakili Majapahit," terang Dosen Pasca Sarjana Fikom Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.
Bahkan, lanjutnya, saat jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir, sudah terdengar penggantinya akan dari Jawa Tengah.
"Ketepatan pengganti SBY berasal dari Solo, Jawa Tengah, yakni Joko Widodo," bebernya.
Jamiluddin mengingatkan, pola pikir itu seharusnya dikikis karena memang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia, bahkan hal itu bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.
Sebagai pemimpin, imbau Jamiluddin, LBP seyogyanya tidak mengangkat hal itu ke publik, sebab hal itu dapat menyuburkan etnosentrisme di Indonesia.
"Kalau etnosentrisme menguat di Indonesia, tentu akan melanggengkan seolah-olah hanya orang Jawa yang berhak menjadi presiden. Hal itu justru akan menguatkan politik identitas yang membahayakan keutuhan NKRI," tegas Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.
Mantan Sekjen Media Watch ini menghimbau LBP seharusnya lebih bijak dalam melontarkan pendapatnya.
Baca Juga: Batalkan Impor KRL Bekas dari Jepang, Luhut Putuskan Beli KRL Baru
"Hal-hal yang berpeluang menggoyahkan keutuhan NKRI dan tak sesuai dengan perundang-undangan seyogyanya tak perlu diwacanakan ke publik," tukasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui, Luhut mengatakan masih banyak cara lain bagi orang luar Pulau Jawa untuk mengabdi kepada Indonesia selain menjadi presiden.
"Apa hanya jadi presiden aja kau bisa ngabdi? Kan nggak juga. Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa. Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi.
Udah lupain deh," kata Luhut saat berdialog dengan Rocky Gerung di kanal Youtube RGTV Channel, seperti dikutip Optika.id, Sabtu (24/9/2022). "Nggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati, yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri," lanjutnya. Lebih lanjut, Luhut mengatakan menjadi presiden adalah skenario dari Tuhan.
Meski semua orang berhak bersaing, tetapi tetap harus mengenali diri sendiri. "Itu menurut saya sudah takdir alam ini. Tuhan punya mau itu, God skenario," ujarnya. Ia juga mengutip pernyataan jenderal dan filsuf Cina Sun Tzu tentang pentingnya mengenal diri sendiri.
"Apa yang dibilang Sun Tzu itu benar, 'kenali dirimu, kenali musuhmu, 100 kali perang, 100 kali kau menang', tapi kadang-kadang kita tidak mengenali itu, kita tidak tanya diri kita," imbuhnya.
Baca Juga: Fadli Zon: Siaga Tempur di Papua Perlu Kesatuan Sikap dari Pemerintah
Luhut kemudian menjadikan dirinya contoh sebagai orang yang tidak memaksakan kehendak untuk maju menjadi capres.
Dia lantas menyebut dirinya sebagai double minoritas. "Termasuk saya, saya double minoritas. Saya udah batak, kriten lagi. Jadi saya bilang 'ya sudah cukup itu, kita haru tau'. Ngapain saya menyakiti diri hati saya," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
