Optika.id-Diketahui pada Senin 20/12/2021 Lalu Walikota Surabaya Eri Cahyadi memutasi beberapa jajaran pejabat OPD(organisasi perangkat daerah)-nya, dari perubahan tersebut tidak semua pindah ke dinas yang lain. Tetapi ada juga dikarenakan perubahan nama OPD sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru.
Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi hal tersebut merupakan hal yang wajar bagi ASN dimana pun. Menurutnya juga seharusnya setiap 2 atau 3 tahun para ASN harusnya diRotasi agar merasakan menjabat di seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya.
Baca Juga: Diguncang Gempa Susulan dari Tuban, Pegawai Kantor Ada yang Pingsan
"Jika nanti sudah banyak yang merasakan menduduki banyak jabatan, nanti mereka bisa saling melengkapi. Sehingga setelah mereka pindah dari PD satu ke PD lainnya, bisa saling tetap komunikasi dan memberikan masukan," kata Eri.
Selain itu juga Eri juga melantik 3 orang staf ahli untuk membantunya dalam menjalankan tugas."Saya ingin kembalikan ke marwahnya. Siapa staf ahli wali kota itu? Ya orang-orang hebat yang mampu mendampingi wali kota," ungkap dia.
Dia juga mengatakan tindakanya memutasi atau menggeser para pejabat OPD bukan karena faktor kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat tersebut, Dia ingin menghapus paradigma tersebut yang sudah lama dipikirkan masyarakat. Karena kepindahan atau pergeseran pejabat OPD merupakan hal yang normal terjadi di daerah manapun, apalagi masih ada di satu lingkungan Pemkot surabaya.
"OPD ini kan seperti keluarga dalam satu rumah, yang mana di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya, kalau pindah kamar ya jangan mikir saya salah apa? Itu wajar. Ini yang harus saya buang ke depannya," ujar dia.
Eri berharap dengan adanya pergeseran posisi ini pelayanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih baik,dalam hal ini pun ia mengatakan penunjukan pejabat OPD yang baru juga bekerja sama dengan pihak Provinsi untuk melakukan Asesmen.
"Kita telah melakukan asesmen bekerjasama dengan provinsi. Kemudian melakukan pemetaan, cocoknya dimana pejabat itu ditempatkan," kata Eri.
"Kemudian ada lagi penilaian indikator yang jumlahnya ada sembilan. Di antaranya ada integritas, solutif, inovatif, kerjasama, loyalitas dan kenegaraan. Tak hanya itu, juga ada asesmen 360 yang penilaiannya dari bawahan, sejajar dan atasan," imbuh dia.
Untuk meningkatkan kinerja, Eri meminta para pejabat yang baru dilantik untuk mengembangkan pelayanan berbasis teknologi. Hal ini diharapkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
"Nanti setelah enam bulan, akan saya evaluasi. Jika hasilnya masih belum bisa, akan kita berikan waktu lagi enam bulan untuk membuat inovasi. Jika satu tahun itu tidak ada inovasi, ya kita ganti. Makanya inovasi ini sifatnya fardhu ain (wajib)," tutur dia.
Dengan dilantiknya pejabat baru OPD tersebut ada beberapa pihak yang memberikan tanggapan salah satunya Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri. Dia menilai langkah tersebut sebuah langkah yang cerdik dan tepat dan sebuah keputusan yang sangat tepat dan taktis.
Ia mencontohkan pilihan menempatkan Irvan Widyanto menjadi Asisten Perekonomian dan pembangunan sebuah langkah yang tepat.Pak Irvan ini adalah sosok yang cukup mahir, sehingga sangat tepat menjadi Asisten, terang pria yang akrab disapa haji Ipuk ini, Rabu (22/12/2021).
Baca Juga: Dishub Surabaya Berikan Pengawasan Parkir Atasi Jukir Ngawur!
Ipuk juga menyebut Kota Surabaya ini tengah menuju percepatan perekonomian sehingga, sosok Irvan ini sangat dibutuhkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Surabaya ini sangat membutuhkan banyak ivestasi untuk bangkit dan pak Irvan ini orangnya sangat tepat, sebutnya. Politisi senior ini menuturkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah melakukan berbagai upaya dalam menempatkan pejabat-pejabatnya.
Ini sudah melalui berbagai upaya seperti asesmen dan lain sebagainya. Dan saya yakin ini adalah orang-orang yang tepat, tukasnya.
Selain itu, anggota komisi A lainnya Arif Fathoni, menganggap itu merupakan hak prerogatif walikota sehingga para pihak diharapkan tidak ikut campur dalam keputusan mutasi tersebut.
"Kami di Komisi A DPRD Surabaya tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi. Kami juga membatasi diri untuk urusan mutasi ini. Kami menghormati penunjukan wali kota dan wali kota yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat di Pemkot Surabaya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan Wali Kota nantinya, ujarnya
Dia menganggap kerja legislatif adalah mengawasi pekerjaan para pejabat OPD pasca dilantik oleh walikota, dia juga memberikan apresiasi kepada walikota surabaya yang telah menggandeng tim independen untuk melakukan asesmen kepada para pejabat OPD. Dia menganggap cara asesmen merupakan cara ilmiah yang bisa dilakukan untuk mengetahui kompetensi seseorang dalam hal ini pejabat.
"Asesmen ini bisa meminimalisir adanya isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat dalam memilih pejabat yang ditunjuk. Sebab setiap ada mutasi, rasa kekecewaan puas atau tidak puas pasti akan muncul. Isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat pasti akan dimunculkan orang yang merasa kecewa karena tidak ditunjuk menjabat pejabat," katanya.
Baca Juga: Imbas Peningkatan Suara, Golkar Peroleh Kursi Pimpinan DPRD Surabaya
Dan ia juga mengingatkan kepada para pejabat ASN akan loyalitasnya kepada pemerintah dalam hal ini atasannya yaitu walikota "Kami ingatkan kembali sumpah setia ASN. Mereka harus siap ditempatkan dimanapun. Apalagi wali kota telah memilih cara ilmiah untuk memilih pejabat yang diinginkan. Jadi tidak alasan untuk kecewa," ujarnya.
Toni pun juga mengharapkan para pihak menghormati keputusan walikota surabaya,karena menurutnya tujuan mutasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat."Kami berharap, karena asesmen sudah dilakukan, suka atau tidak suka harus dijalankan asesmennya. Kami tidak punya hak untuk mendorong siapa jadi apa. Kami hanya mengapresiasi langkah wali kota," tuturnya.
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi
