Happy Ending, Gubernur Gorontalo dan Risma Saling Bermaafan

Optika, Gorontalo - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bermasalah di Gorontalo menjadi trigger Menteri Sosial Tri Rismaharini marah-marah kepada seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rapat. Setelah mengkritisi sikap Risma kepada warganya, 'drama Risma' berakhir dengan happy ending. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Mensos Risma saling bermaafan layaknya momen saat berlebaran.

Hal itu diketahui, setelah website resmi Pemprov Gorontalo, memuat pertemuan Rusli Habibie dengan PKH bernama Fajar Sidik Napu yang dimarahi Risma dalam rapat. Awalnya Rusli meminta Fajar memaafkan dirinya dan Risma, kemudian Rusli menyebut dirinya juga meminta maaf pada Risma jika melontarkan pernyataan yang menyinggung.

"Jadi, Pak Fajar, mungkin Ibu Menteri saat itu lagi capek jadi bisa kesal. Saya minta maafkan Ibu Menteri dan memaafkan saya juga, Ini hanya miskomunikasi antara kita," kata Rusli dalam pertemuan tersebut seperti dilansir situs resmi Pemprov Gorontalo, Senin (4/10/2021).

Rusli juga mengaku sudah menerima WhatsApp pribadi dari Risma. Pesan itu dikirim Risma ke istrinya, Idah Syahidah, yang juga sebagai anggota Komisi VIII DPR RI.

Setelah membaca pesan WA dari Risma, Rusli menyatakan dia juga meminta maaf kepada Risma jika ada kalimatnya yang menyinggung. Namun Rusli tidak menjelaskan isi pesan yang dikirimkan Risma lewat istrinya tersebut.

"Sebagai Gubernur juga saya meminta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat, sikap saya yang menyinggung ibu menteri untuk mohon dimaafkan," pintanya penuh harap.

Gubernur Rusli mengaku tidak ingin memperpanjang persoalan ini. Semua orang diminta menyikapinya secara bijak. Rusli mengaku sayang kepada Mensos Risma. Dia hanya tidak ingin sikap marah-marah Risma terus berlanjut di daerah lain.

"Saya takutnya ibu menteri bertemu dengan warga yang tingkat kecerdasannya kurang, kita katakan sumbu pendek atau gimana, maka ibu menteri yang balik diserang. Itu yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir," tukasnya.

Rusli juga menegaskan persoalan ini tidak ada kaitannya dengan politik dan partai politik mana pun.

"Jadi sudah clean and clear ini semata mata miskomunikasi. Jadi jangan digiring jadi opini politik. Tidak ada hubungan sama sekali. Saya bicara sebagai gubernur, Pak Fajar sebagai koordinator, Ibu Risma datang bukan sebagai kader partai tapi sebagai Mensos RI," tegasnya.

Korban Marah-marah Risma Sudah Memaafkan

Fajar mengaku sudah memaafkan Mensos Risma. Dia menilai sikap Risma saat itu sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya.

"Beberapa media juga bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin? Saya membalas tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami," kata Fajar Napu seperti dilansir website resmi Pemprov Gorontalo, Senin (4/10/2021).

Fajar menjelaskan pangkal persoalan yang terjadi saat itu. Ketika itu, katanya, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa uangnya belum masuk.

Menurut Fajar, masalah itu terjadi karena nama-nama tersebut belum masuk daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang menjadi domain Kemensos.

"Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," jelas Fajar.

Menerima penjelasan itu, Risma bertanya kepada staf kementerian yang menjawab datanya ada. Begitu pula jawaban pihak bank yang bertugas mencairkan dana.

"Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendengar hal itu ibu menteri langsung berdiri ke arah saya. Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bukan penerima PKH yang ibu menteri maksudkan," lanjutnya.

Usai kejadian tersebut, Fajar sudah mengklarifikasi kepada Risma. Ia menjelaskan jika daftar 26 nama nama tersebut masih ada di aplikasi e-PKH. Sebagian besar di antaranya merupakan penerima perluasan (PKH baru penambahan) tahun 2021.

"Nama-nama yang belum masuk uangnya itu, PKH perluasan yang pendataannya dilakukan bulan Januari dan pengaktifannya antara bulan Juni dan Juli 2021," imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial Gorontalo Dicopot

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo memberhentikan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Husai Ui buntut Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini marah-marah terkait data PKH. Nelson menilai Husain tidak menjawab dengan benar saat ditanya oleh Risma terkait data PKH.

"Apa yang ditanyakan Ibu Risma dijawab dengan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Sehingga ini menjadi problem dan kami di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo selalu melakukan verifikasi. Nah, apakah pencopotan kepala dinas sosial terkait dengan itu, salah satunya itu," kata Nelson kepada wartawan.

Nelson menjelaskan pencopotan Kadinsos sudah melalui pertimbangan. Menurutnya, ada 5 dosa yang dilakukan Husai selaku Kadinsos.

"Pertama, dari awal data saya selalu minta, itu sejak kasus COVID bahkan saya bentuk tim khusus data. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi, itu penting karena PKH itu pendamping sebagai ujung tombak Dinas Sosial," jelas Nelson.

Lanjut Nelson, dosa ketiga adalah tenaga abdi di salah satu panti jompo sudah 6 bulan belum dibayar gajinya. Keempat, terkait masalah BLT yang terus dipersoalkan sejumlah pihak dan tidak pernah selesai.

"Seperti pembelian beras harus dari kabupaten Gorontalo, sampai hari ini belum terlaksana dengan baik. Terakhir, tiga hari lalu kita terkena banjir, ketika saya ingin berkomunikasi dengan beliau susah untuk dihubungi," sesal Nelson.

Sementara itu, mantan Kadis Sosial Husai Ui menyatakan dirinya baru tahu diberhentikan bupati pada Sabtu (2/10/2021) malam lalu. Dia membantah dipecat terkait Risma yang marah-marah soal data.

"Pemecatan itu tidak ada kaitannya dengan Mensos," tegas Husai. (zal)

Editor : Pahlevi