Optika.id, Surabaya - DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota membuka pembelajaran tatap muka (PTM) segera dinaikkan dari 25 persen menjadi 50 persen secara bertahap sampai kemudian bisa mencapai 100 persen kehadiran.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan, Ia mendorong PTM untuk semua kelas di baik di sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
Baca Juga: DPRD Surabaya: Momen Mudik Tingkatkan Rasa Kepedulian Bagi Sesama
"Saya mendorong PTM tidak hanya berlaku buat siswa SMA maupun siswa kelas 6 SD saja, melainkan kelas-kelas lainnya diberi kesempatan untuk masuk juga," kata Reni, Senin (29/11/2021).
Ia menilai, hampir semua kegiatan di Kota Surabaya kini mulai berjalan normal, termasuk kegiatan wisata di Jalan Tunjungan. Apalagi pembukaan wisata Jalan Tunjungan beberapa waktu lalu pengunjungnya sangat ramai, jadi kenapa tidak dengan membuka semu kelas PTM.
"Kasihan anak yang sekolah, harusnya diberi kesempatan untuk memulai pembelajaran tatap muka. Itu saya kira yang harus mendapat perhatian, saya sangat berharap untuk segera PTM dibuka kembali dan diperlakukan untuk semua kelas," ujar politisi PKS ini.
Ia menambahkan, sekolah semestinya sudah memiliki sistem yang mengatur keamanan dan prosedur protokol kesehatan. Kalaupun kemudian nanti ada kasus, dia meminta sekolah menyiapkan mitigasi yang cepat.
"Misalkan, ada yang terpapar itu nanti mitigasinya disiapkan secara cepat. Tetapi bukan berarti kemudian kita lama tidak membuka PTM di sekolah," katanya.
Menurut dia, jika ada orang tua tidak memberikan izin untuk mengikuti PTM itu tidak menjadi masalah, terpenting dia menegaskan untuk membuka semua kelas tidak hanya kelas 6 untuk SD.
Baca Juga: Akar Masalah Struktural Hingga Kultural Perundungan Anak di Sekolah
"Semoga tidak ada gelombang baru, atau gelombang ketiga di bulan Desember atau mungkin di tahun depan, jaga kesehatan selalu, semangat selalu kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Surabaya," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, pemkot hanya berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.
Setelah sekolah dinyatakan lulus asesmen, lanjut dia, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.
Baca Juga: Beberapa Catatan Untuk Kurikulum Merdeka Sebelum Resmi Jadi Kurikulum Nasional
Reporter: Jeni Maulidina
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi
