Dewan Minta Pemprov Jatim Ambil Langkah Serius Normalisasi Sungai dan Penanganan Banjir

author Jenik Mauliddina

- Pewarta

Senin, 14 Mar 2022 22:59 WIB

Dewan Minta Pemprov Jatim Ambil Langkah Serius Normalisasi Sungai dan Penanganan Banjir

i

Dok: Kominfo Provinsi Jatim

Optika.id, Surabaya -  Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) segera menormalisasi sungai yang ada di Jatim demi mencegah resiko banjir akibat fungsi sungai tidak maksimal.

Seperti yang diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Jatim, M Satib menilai, kondisi kritis sungai terjadi di hampir seluruh sungai di Jawa Timur. Itu sebabnya banjir sering terjadi.

Baca Juga: Pemprov Jatim Protes Logonya Dicatut Tanpa Izin di Acara Temu Kades dan Capres Ganjar

"Sungai-Sungai itu harus segera dilakukan normalisasi. Sedimentasi dikeruk dan tanggul diperbaiki. Sebab, kalau dibiarkan akan jebol dan menyebabkan banjir. Ini berbahaya. Apalagi musim hujan seperti ini," katanya saat dikonfirmasi, Senin (14/3/2022).

 Politisi asal Fraksi Gerindra ini, mencontohkan sungai Tanggul di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember hingga saat ini masing mengkhawatirkan pasca banjir empat tahun lalu. Pasalnya tanggul sungai mulai menipis akibat tergerus air.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sungai sungai yang ada. Seperti kita tahu wilayah Jatim banyak yang mengalami banjir karena kondisi sungai yang membutuhan upaya normalisasi, baik yang disebabkan pendangkalan maupun penyempitan," katanya.

Satib menambahkan, perlu ada langkah nyata dari gubernur untuk mengatasi ancaman banjir tersebut. Caranya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup. 

"Harus kelihatan action dari pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dari bencana. Saya berharap Gubernur memberi atensi untuk anggaran," harapnya.

Ia menegaskan, butuh perhatian dari Dinas SDA terhadap kondisi tanggul sungai yang rawan jebol. Dikhawatirkan ketika musim hujan seperti saat ini ditambah dengan debit air kiriman dari hulu ke hilir akan menyebabkan resiko tanggul jebol dan air sungai meluber semakin tinggi.

Satib mengakui, butuh anggaran besar untuk kegiatan normalisasi sungai tersebut. Untuk satu titik perbaikan tanggul misalnya, dibutuhkan dana sekitar Rp200 juta. Sementara jumlah titik yang harus diperbaiki cukup banyak.

"Kendalanya ya dianggarkan. Tapi mau tidak mau karena ini kepentingan masyarakat jadi harus kita dahulukan. Carikan solusi yang sifatnya sementara. Minimal dikasih pengaman seperti bronjong untuk sementara, meskipun tidak permanen," katanya.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sambut Baik Pembukaan Kantor Konsul Kehormatan dari Spanyol

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengaku Komisinya terus berjuang agar persoalan normalisasi sungai ini bisa mendapat porsi anggaran yang proporsional. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komisi D akan terus berupaya agar normalisasi sungai benar benar bisa dilakukan. Apalagi saat ini mulai muncul wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak banjir, malah jadi wilayah banjir baru karena sungainya tak tertangani dengan baik, pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jatim, Isa Ansori Ansori mengakui banyak sungai yang kondisinya buruk, sehingga membutuhkan penanganan cepat agar tidak menimbulkan banjir. 

Selain tanggul jelek, sedimentasi juga tebal. Sungai yang menjadi dangkal ini menjadi perhatian kami, katanya.

Isa juga mengakui persoalan anggaran kerap menjadi kendala. Namun, pihaknya bersyukur bisa memaksimalkan kebutuhan yang ada. Seperti Sungai Kemuning di Madura, itu kewenangan provinsi yang dibantu pusat. Kebanyakan sih sungai sungai besar yang sering timbulkan banjir itu kewenangan pusat. seperti Bengawan Solo dan Brantas.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sampaikan Komitmen Dorong Kesejahteraan Petani Tembakau

Isa melanjutkan, Selain itu masalah yang ditemukan banyaknya bangunan di atas sempadan sungai yang membikin pusing. Sebab, bagunan tersebut seringkali menyulitkan upaya normalisai sungai. 

"Kendala rumah di pinggir sungai, sehingga kita nggak bisa masuk untuk bersihkan sedimentasi pakai ponton. karena bangunannya mepet sungai. Nah kita sedang koordinasi dan inventarisasi untuk mencari solusi. Bisa saja bekerja sama dengan kepolisian.Tapi itu masih tahap wacana, ungkapnya. 

Reporter: Jenik Mauliddina

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU