Optika.id. Jakarta. Munculnya Dewan Kolonel (D Kol), isiasi Johan Budi dari Komisi Hukum DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), bertujuan untuk mengatrol elektabilitas Puan Maharani segera munculkan polemik. Satu sisi memunculkan reaksi dari para Ganjaris, pendukung Ganjar Pranowo, dengan segera membentuk Dewan Kopral (D Kop). Di sisi lain memunculkan pendapat beragam para pengamat.
Menurut Dr Abdul Aziz, dosen Fisip Universitas Brawijaya (UB) Malang, pembentukan DKol merupakan hal yang sah.
Baca Juga: Berikan Selamat, Ganjar Terima Putusan Sengketa Pilpres 2024
Mau membentuk Dewan Jenderal atau Dewan Kopral sekalipun, tak ada yang melarang, tulis Aziz lewat WhatsApp kepada Optika.id, Sabtu, (24/9/2022).
Kalau pembentukan DKol itu untuk menopang kemenangan Puan Maharani pada Pilpres 2024, di situ masalahnya, ujar dosen Fisip UB itu.
Secara objektif, sampai saat ini elektabilitas Puan untuk 2024 masih rendah. Semua hasil survei hingga saat ini, tingkat keterpilihan Puan masih terendah, ujarnya.
Aziz melanjutkan komentarnya tentang Puan: mungkin karena Puan sendiri kurang dinamis, kurang mampu mengangkat isu-isu yang berpihak ke publik. Kurang mampu berkomunikasi. Kurang mampu menarik simpati publik.
PDI Perjuangan mesti bersabar untuk tidak memaksa kadernya sendiri pada 2024. Sebab, tak satupun kader PDI Perjuangan yang mumpuni serta punya nilai jual politik pada Pilpres 2024. Puan tidak. Ganjar Pranowo pun tidak, pungkas dosen kritis tersebut.
Pendapat moderat diuraikan oleh Ali Sahab, S.IP, M.Si, dosen Fisip Universitas Airlangga. Menurutnya dibentuknya DKol diperkirakan tidak akan banyak meningkatkan elektabilitas Puan.
Elektabilitas Puan sebagai individu masih kecil sehingga perlu dukungan DKol tersebut, tulisnya kepada Optika.id lewat WhatsApp, Sabtu, (24/9/2022).
Secara analisis Sahab memperkirakan adanya DKol memang bisa mengamankan suara PDIP agar tidak pindah ke capres lain. Satu sisi memang PDIP merupakan salah satu partai yang Party Identification cukup besar.
Hanya saja pembentukan DKol ini oleh Sahab dianggap dilematis dan kontroversial. PDIP kali ini berada pada fase dilematis, satu sisi Ganjar kader yang potensial tapi satu sisi Pilpres 2024 adalah waktunya Puan sebagai putri mahkota.
Jika Puan yang jadi capres harus bisa mencari wakil yang bisa jadi vote getter suara di luar PDIP, sehingga kinerja DKol bisa lebih ringan, urai dosen Perilaku Politik itu.
Dewan Kolonel dan Dewan Kopral Hanya Guyonan Politik
Baca Juga: Datang ke MK, Ganjar: Apapun Hasil Putusan, Saya dan Pak Mahfud Taat Konstitusi
Ketua pendukung Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer alias Noel segera membentuk Dewan Kopral (DKop). Secara tegar Noel katakan bahwa DKop buatannya tidak akan berhenti beroperasi meski pesaingnya, DKol, sudah mendapat penentangan dari Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagaimana kita ketahui bahwa Megawati Soekarnoputri tidak setuju adanya DKol. Menurut Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dikabarkan tidak menyetujui keberadaan Dewan Kolonel. Menurut Hasto, dalam arahan yang disampaikan kepada para kader, Megawati mengingatkan bahwa Dewan Kolonel tidak eksis, Tempo.Co, Kamis (22/9/2022).
Sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai. Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya itu tidak ada, kata Hasto usai Rapat Koordinasi Kepala Daerah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022.
Menurut Hasto, baik Dewan Kolonel maupun Dewan Kopral sama-sama merupakan guyonan politik.
Ya, namanya ini guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu. Kita sudah tegaskan tidak ada, kata dia.
Sinyal Konflik Internal PDIP
Munculnya isu Dewan Kolonel dan Dewan Kopral merupakan sinyal kuat konflik internal PDIP dalam konteks mengusung capres 2024. Kali ini sinyal konflik itu agak luas: mereka pendukung Puan di DPR RI dan pendukung Ganjar Pranowo (GP Mania) di luar PDIP yang sebenarnya para pendukung PDIP juga. Umumnya GP Mania tidak berada dalam PDIP struktural. Ada indikasi para GP Mania mendapat dukungan dari Istana.
Baca Juga: Anies-Ganjar Akan Temui Prabowo Usai Putusan MK, Ini Kata Sudirman Said
Sinyal konflik GP Mania lawan loyalis Puan muncul sejak awal tatkala Ganjar Pranowo semakin aktif bermain di media sosial dan berbagai aktivitas untuk meningkatkan elektabilitas dirinya. Para pendukung GP disebut oleh Bambang Pacul (Bambang Wuryanto) sebagai para Celeng. Mereka dianggap bukan para kader Banteng (PDIP) yang sah, yang capresnya direstui Ketua Umum DPP PDIP.
Dikabarkan sampai hari ini Megawati belum merestui Ganjar sebagai balon (bakal calon) capres PDIPnya. Hasto berkali-kali katakan: Ketum belum memutuskan. menetapkan balon PDIP. Keputusan balon capres PDIP di tangan Megawati Soekarnoputri.
Secara demikian istilah Banteng vs Celeng dan saat ini Dewan Kolonel vs Dewan Kopral adalah sinyal konflik internal PDIP yang semakin luas. Semakin memancing berbagai aktor dalam PDIP untuk muncul dalam dua kubu tersebut. Apakah dua kubu itu semakin mengeras dan dualisme itu sebagai kubu Istana dan Lenteng Agung? Waktu yang bakal menjawabnya.
Tulisan: Aribowo
Editor: Amrizal Pahlevi
Editor : Pahlevi
