Buruh Inginkan UMK Surabaya Sebesar Rp 4,7 Juta

author angga kurnia putra

- Pewarta

Minggu, 28 Nov 2021 13:25 WIB

Buruh Inginkan UMK Surabaya Sebesar Rp 4,7 Juta

i

Buruh Inginkan UMK Surabaya Sebesar Rp 4,7 Juta

Optika.id- Perwakilan serikat pekerja mengusulkan upah minimum kota (UMK) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, naik dari Rp 4,3 juta menjadi Rp 4,7 juta per bulan pada 2022. Perwakilan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Surabaya menyampaikan usul kenaikan UMK tersebut kepada Wali Kota Surabaya, Sabtu (27/11/2021).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan, dalam pertemuan itu, SPSI Surabaya mengusulkan upah pekerja perusahaan terbuka naik lima persen, upah pekerja perusahaan besar dengan modal dari dalam negeri naik 7,5 persen, dan upah pekerja perusahaan besar dengan modal asing naik sembilan persen dari UMK tahun ini. Sedangkan upah pekerja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah diusulkan disesuaikan dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Baca Juga: Dishub Surabaya Berikan Pengawasan Parkir Atasi Jukir Ngawur!

"Itu usulan dari teman-teman dewan pengupahan serikat pekerja. Kewenangan UMK sepenuhnya ada di gubernur, kewenangan wali kota/bupati sekadar mengusulkan dan merekomendasikan," kata Zaini di Surabaya, Sabtu (27/11/2021). 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia Surabaya mengusulkan UMK 2022 nilainya sekitar Rp4,3 juta per bulan. Sedangkan, SPSI Surabaya, menurut dia, mengusulkan penetapan upah bulanan sekitar Rp4,3 juta untuk pekerja perusahaan lokal, sekitar Rp4,6 juta untuk pekerja perusahaan terbuka, dan sekitar Rp4,7 juta untuk pekerja perusahaan dengan modal asing. "Insya Allah segera kami kirim usulan ke Gubernur Jatim," kata Wali Kota.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dalam usulan yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut terdapat dua mekanisme penghitungan kenaikan UMK, yakni dari Apindo dan SPSI

Baca Juga: Imbas Peningkatan Suara, Golkar Peroleh Kursi Pimpinan DPRD Surabaya

Kalau usulan Apindo itu sesuai dengan PP Nomor 36/2021 dan sudah ketemu nilainya, sedangkan dari serikat pekerja minta dibedakan, ada kenaikan upah sesuai perusahaan lokal, perusahaan go public, dan perusahaan penanaman modal asing, sehingga nilainya berbeda, jelasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Reporter: Angga Kurnia Putra

Baca Juga: Tertimpa Pohon, Seorang Pengendara Asal Surabaya Ini Meninggal Dunia

Editor: Amrizal

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU