Anggaran Rp 1,9 Triliun Pilgub 2024, Fraksi PKS-PBB-Hanura DPRD Jatim Minta KPU Transparan

author optikaid

- Pewarta

Sabtu, 30 Okt 2021 00:37 WIB

Anggaran Rp 1,9 Triliun Pilgub 2024, Fraksi PKS-PBB-Hanura DPRD Jatim Minta KPU Transparan

i

Dok: kominfo Pemprov Jatim

Optika, Surabaya - Fraksi gabungan PKS, Hanura dan PBB DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta agar Komisi Pemilihan Umum(KPU) Jatim lebih transparan terkait kebutuhan anggaran Pilgub Jatim 2024 yang sebesar Rp. 1,9 Triliun.

Ketua Fraksi PKS PBB - HANURA DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono mengatakakan, penyelenggara Pemilukada di Jawa Timur bisa terbuka. Meski dirinya yakin pengajuan anggaran tersebut realistis.

Baca Juga: Muhammad Iqbal Protes Pramuka Dihapus, Tak Sesuai Visi Misi Indonesia 2045

"Saya yakin pengajuannya sudah realistis sesuai estimasi kebutuhan saat Pemilukada 2024 mendatang," ujarnya, Jumat (29/10/2021).

Politisi Fraksi PKS Jatim ini, berharap KPU sebagai penanggungjawab terselenggaranya pemilukada untuk bisa berkomunikasi intens dengan eksekutif dan legislatif. Politisi asal Dapil Malang Raya ini pun mengaku, belum menerima draf pengajuan dari KPU Jatim. 

"Jika ada yang tidak realistis ya harus dipangkas, Kami menunggu draf usulan, apalagi saat ini pembahasan APBD 2022," tegas anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut.

Sebelumnya Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim,  Miftahur Rozaq, menyampaikan tingginya kebutuhan dana Pilgub Jatim 2024 ini disebabkan banyak hal.  

Kenaikan biaya terbanyak ada pada honor petugas adhoc yang cukup besar. Dimana jumlah petugas Adhoc untuk seluruh Jawa Timur terdiri dari tingkat PPK sebanyak 666 orang, PPS sebanyak 8.497 orang. Kemudian PPDP = 71.430, Lalu petugas KPPS sebanyak 9 dikalikan 71.430 TPS.

Baca Juga: PKS Usai KPU Memutuskan Hasil, Pertandingan Belum Selesai!

Ia menyebutkan pengajuan sebesar Rp 1.982.784.821.288 yang kini masih ditelaah lebih lanjut oleh tim anggaran Pemprov Jatim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Tentunya nominal honor mengacu pada standar satuan APBN dalam hal ini surat edaran kementerian Keuangan. Honor-honor petugas Ini membutuhkan hampir 50% dari total biaya yang kami ajukan atau lebih sekitar Rp 1 triliun sendiri, ujarnya.

Ditambah skenario anggaran Pilgub 2024 situasi nanti masih dalam masa pandemi covid-19. Sehingga KPU pasti menyertakan beberapa kebutuhan perlengkapan kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer dan sebagainya. 

Baca Juga: Terima Hasil Pemilu, Hak Angket bagi NasDem dan PKS Jalan Ditempat?

Reporter: Jeni Maulidina

Editor: Amrizal

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU