Optika.id. Jakarta. Aliansi BEM UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) mengeritik Pemerintahan Joko Widodo sebagai Rezim Anti Kritik. Menurut Aliansi BEM UI, rezim Jokowi telah melakukan berbagai pembungkaman dan tindakan represif melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tuitan mereka dalam Twitter@BEMUI Official, Senin (20 September 2021)
BEM UI mengutif hasil penelitian bahwa sebanyak 52,1% masyarakat Indonesia merasa bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat dan berakibat pula terhadap meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat, lanjut tuitannya yang disertai dengan potret parodi tentang aksi represif apparat hukum dan mural not found.
Perlu diingat survei dari Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mendapatkan angka 52,1% masyarakat Indonesia merasa terancam kebebasan sipilnya. Aliansi BEM UI mengutif hasil survei tersebut.
Simpulan dari tuitan Aliansi BEM SeUI itu adalah Jokowi-Maruf gagal dalam menegakkan kebebasan berpendapat di Indonesia,
Pada Juni, Sabtu (26/06/2021) BEM UI melontarkan julukan kepada Jokowi sebagai The King of Lip Service atau Raja Omong Kosong. Kritikan tersebut dibuat karena mereka menilai Jokowi kerap mengatakan sesuatu ke publik, namun tidak ada pembuktiannya sehingga layak disebut King of Lip Service.
Kritikan BEM UI kepada Jokowi dengan cepat menjadi perbincangan masyarakat. Berbagai media cetak dan digital menulis Jokowi sebagai The King of Lip Service. Juga berbagai diskusi merebak dimana-mana untuk menggaungkan lontaran BEM UI itu.
Presiden Jokowi merespons kritik yang disampaikan BEM UI itu dengan santai.
"Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu ya boleh boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa berekspresi," jelas Jokowi.
Mahasiswa Sebagai Kekuatan Disrupsi
Kritikan mahasiswa kepada Jokowi sebenarnya sangat keras dan pedas. Mungkin kalau itu dilontarkan oleh masyarakat umum atau tokoh politik tertentu akan dikenai UU ITE dan menjadi masalah hukum. Kenapa mahasiswa direspon santai dan sederhana oleh Jokowi?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Prof Kacung Marijan, dosen Fisip Universitas Airlangga, aksi mahasiswa itu merupakan kekuatan moral.
Suatu kekuatan politik yang selalu mengeritik dan mengontrol pemerintah karena dianggap keadaan mengalami kemerosotan, ketimpangan, kesewenang-wenangan, dan kemunduran demokrasi, urainya melalui telpon kepada Optika.id, Selasa (21/09/2021).
Mereka melakukan kritik dan aksi kepada pemerintah, tetapi tidak pernah meminta kompensasi kekuasaan. Mereka secara moral merasa ikut bertanggung jawab terhadap keadaan masyarakat yang merosot, katanya lebih lanjut.
itu sebabnya mahasiswa tatkala mengeritik Pemerintah ditolerir. Mereka tidak mempunyai kepentingan kekuasaan kecuali desakan keadaan yang timpang, simpulan Guru Besar Fisip Unair itu.
Menurut Sastramidjaja ada legitimasi khusus bagi mahasiswa untuk melakukan kritik terhadap negara. Mahasiswa selalu mempunyai legitimasi mitologis-historis untuk melakukan aksi politik. Itu tidak dipunyai aktor lain, urai peneliti Belanda itu dalam bukunya Playing politics: Power, memory, and agency in the making of the Indonesian student movement, 2016, disertasi),
Pendapat baru dilontarkan oleh Vaillant dan Schwartz, aksi mahasiswa merupakan bentuk disrupsi yang bertujuan memaksa negara agar meresponnya. Gangguan dilakukan mahasiswa dalam bentuk gerakan sosial merupakan instrumen negosiasi bagi mahasiswa untuk memaksakan tujuannya. Karena itu gangguan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa diterjemahkan Vaillant dan Schwartz sebagai suatu kekuatan. Gangguan terhadap negara dimaknai sebagai kekuatan disrupsi mahasiswa (Vaillant dan Schwartz, 2019: 114).
Jika mengacu pada pendapat Vaillant dan Schwartz, Marijan, dan Sastramidjaja, maka kritikan BEM UI tampaknya akan terus muncul selama Pemerintah Jokowi dianggap tidak demokratis.
Aribowo
Editor : Pahlevi
